Meski Anies Tak Beri PMD untuk Daging Murah, Warga Tak Boleh Rugi

Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan tak memberi Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), salah satunya adalah BUMD yang mengurusi distribusi daging di Jakarta yakni PD Dharma Jaya. Padahal PMD dibutuhkan untuk mendukung program daging murah bagi warga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Masyarakat nggak boleh dirugikan. Apalagi Pak Gubernur yang sekarang (Anies) kan pro-masyarakat, ingin masyarakat bahagia," kata Direktur Utama PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati, kepada detikcom, Selasa (21/11/2017).

Ilustrasi sapi yang dikelola PD Dharma Jaya (Citra Fitri Mardiana/detikFinance)

Sudah setahun PD Dharma Jaya tidak mendapatkan PMD. Terakhir, perusahaan ini mendapatkan PMD pada 2016. Akhirnya PD Dharma Jaya ngos-ngosan membiayai KJP untuk 2017. Marina ingin agar Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bisa memahami bahwa PMD sangat dibutuhkan untuk membeli daging demi KJP untuk 2018 nanti.

"Kebetulan saat rapat, beliau (Sandiaga) tidak menanyakan secara teknis detail," kata Marina.

Dia menilai seharusnya para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-lah yang menyampaikan permasalahan secara detail ke Anies dan Sandiaga sehingga solusi terbaik bisa dipersiapkan sejak awal. Soalnya kepala BUMD tak setiap saat bisa menyampaikan permasalahan teknis secara mendetail, termasuk soal daging.

Program daging murah memungkinkan pemegang KJP bisa membeli dan mencukupi kebutuhan gizi. Lewat program itu, daging yang di pasaran dijual Rp 80 ribu bisa dijual kurang lebih sekitar Rp 35 ribu per kilogram untuk pemegang KJP. Dharma Jaya berharap biaya untuk program daging murah itu berasal dari PMD. Namun keputusan sudah diambil, tak ada PMD untuk Dharma Jaya pada 2018 nanti.

"Solusinya, eksekutif harus memperjuangkan agar kita mendapatkan PSO di muka. Tidak ada cara lain. BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) yang harus memperjuangkan ini," tuntut Marina.

Marina tak lagi mempermasalahkan soal PMD yang seperti sudah pasti tak dia dapatkan untuk 2018. Yang penting dana PSO (Public Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Publik) bisa cair di awal, sehingga pembelian stok daging untuk pemegang KJP tidak keteteran.

Dan memang begitulah cara Marina menyiasati ketiadaan PMD pada sepanjang 2017 yang hampir berakhir ini. Pembiayaan daging murah diambil dari duit PSO. Namun untuk 2017, keluarnya PSO di awal tahun terbilang tak terlalu banyak sehingga Dharma Jaya harus bekerja keras untuk membiayai daging murah.

"Effortnya luar biasa keras," ujarnya.

Warga beli daging murah Rp 39.000/kg atau ayam potong Rp 10.000/ekor di Kantor Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Senin (27/6/2016). (Ari Saputra/detikcom)

Pada 2016, PD Dharma Jaya dijanjikan dapat PMD Rp 99 miliar, namun begitu diketok palu PD Dharma Jaya mendapat Rp 72 miliar. Duit itu digunakan untuk membangun Rumah Potong Hewan (RPH) di Pulogadung, memperbaiki RPH di Cakung, dan menjalankan kerjasama dengan peternakan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada 2017, Marina tak terlalu ingat besaran PSO-nya karena mekanisme penentuannya memang tak melibatkan Dharma Jaya. Dia memperkirakan PSO-nya saat itu sebesar Rp 350 M. Namun Dharma Jaya butuh duit PSO di awal tahun 2017 kemarin untuk membiayai daging murah. Keluarlah Rp 9 M di awal tahun untuk kebutuhan warga Jakarta itu. Duit Rp 9 M masih kurang untuk membiayai daging murah.

"Maka tiap bulan kita cari duit, duitnya ya dari (keuntungan) vendor (penyedia daging)," kata Marina.

Untuk 2018, Marina mengaku tak tahu berapa PSO yang bakal didapat PD Dharma Jaya. Yang jelas, program daging murah untuk pemegang KJP butuh duit cukup banyak. Soalnya rata-rata para pemegang KJP butuh 150 ton danging per bulan. Fluktuasi akan terjadi pada momen-momen tertentu, misalnya melonjak sekitar 10 ton pada saat lebaran dan bisa turun 10 ton pascalebaran.

"Tidak perlu seluruh PSO diberikan di awal, yang penting cukup untuk modal beli daging. Minimal Rp 30 M harus sudah ada, karena itu untuk stok (daging murah)," kata Marina.

Baca juga: Anggaran Infrastruktur Dibutuhkan, 2 BUMD Pangan DKI Tak Dapat PMD

Sebelumnya diberitakan, Sandiaga telah berbicara langsung salah satunya kepada Marina dari Dharma Jaya. Sandiaga menyatakan masing-masing pimpinan perusahaan yang tak mendapat PMD menyatakan bisa mandiri tanpa tergantung PMD. Marina tak membantah pernyataan Sandiaga.

"Kemarin Pak Wagub tanya ke kami, dan kami bilang kalau ini untuk kegiatan bisnisnya saja, kami nggak apa-apa (tanpa PMD), karena sebagai profesional kita bisa bekerja. Tapi kalau untuk ketahanan pangan di KJP, seharusnya dikasih (PMD), karena kurang begitu fair kalau umpamanya kami meminjam uang ke bank tapi untuk kebutuhan ketahanan pangan," tutur Marina.

Warga beli daging murah Rp 39.000/kg atau ayam potong Rp 10.000/ekor di Kantor Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Senin (27/6/2016). (Ari Saputra/detikcom)

(dnu/dnu)