"(PMD) untuk KJP doang. Satu-satunya cara sekarang adalah PSO, untuk ambil DP-nya aja. Biasanya PSO kan cuma dapat Rp 9 miliar, sisanya direimburse setelah diverifikasi oleh DKPKP (Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan), ya baru keluar dua bulan setelah DP," kata Marina di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017).
Marina akan tetap mengusahakan untuk membeli daging bagi penerima KJP. Menurutnya, dana subsidi dari Public Service Obligation (PSO) adalah solusinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Marina menyebut Wakil Gubernur Sandiaga Uno salah paham tentang perkataannya. Dirinya menuturkan setuju mandiri dalam hal bisnis, bukan mensubsidi daging bagi penerima KJP.
"Nggak, beliau itu salah pengertian ketika aku ditanya pada waktu meeting. 'Bu Rina nggak dapat PMD bisa nggak?' Kalau untuk bisnisnya bisa tanpa harus dapat PMD, kan beliau tidak tahu secara teknisnya bahwa ini buat beli daging. Beliau salah ngerti bahwa ini buat beli daging. Tadi dapat konfirmasi dari Bu Kabiro Ekonomi," sebutnya.
Marina mengatakan tetap ingin untuk berusaha menemui Sandiaga kembali untuk membahas PMD tersebut. "Saya nggak dipanggil ya saya nggak bisa omong. Saya minta ketemu waktu itu, juga ya," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak memberikan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) pada lima badan usaha milik daerah (BUMD). Sandiaga yakin BUMD tersebut dapat lebih profesional dan flesksibel dalam menjalankan usahanya.
BUMD yang tidak lagi diberi PMD adalah Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida.
"BUMD kemarin yang semuanya dengan mendukung secara full bahwa mereka harus mandiri semuanya dari lima BUMD yang (PMD-nya) pernah diusulkan dan bertemu saya dan 'Alhamdulillah Pak dengan begini kami bisa lebih mandiri'" kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11). (fdu/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini