Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus melempar satire saat mengomentari bagi-bagi kursi komisaris BUMN untuk penggawa Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Deddy mengatakan praktik politik saat ini tak mementingkan aturan dan etika.
"Ya suka-suka mereka lah. Sudah biasa itu karena sekarang ini praktiknya adalah negara kekuasaan, soal hukum, aturan, moral dan etika bukan faktor penting," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (28/2/2024).
Deddy mengatakan praktik politik itu identik dengan memberikan posisi khusus kepada kawan. Namun sebaliknya jika kepada lawan politik.
"Jadi kalau ada kawan dikasih posisi khusus atau lawan dijerat kasus, itu hal yang biasa," kata dia.
Anggota DPR Fraksi PDIP ini mengatakan pihaknya masih terus memantau situasi politik yang terjadi hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakhiri masa jabatannya.
"Kita tonton saja lah sampai Jokowi selesai masa jabatannya," ujarnya.
Soal bagi-bagi kursi komisaris BUMN kepada kalangan Prabowo-Gibran sebelumnya juga menuai kritik dari kalangan akademisi di pelbagai kampus Indonesia. Dari UGM, ada pakar politik Arya Budi. Menurutnya, pembicaraan soal bagi-bagi jabatan masih terlalu prematur untuk saat ini. Sebab, Pemilu 2024 belum selesai.
Di sisi lain, Arya juga menilai, lawan politik dari Prabowo-Gibran juga masih mengawal hasil pemilu. Sehingga ini tak elok jika bagi-bagi kursi kekuasaan itu dilakukan sekarang. Dia menyarankan agar semua pihak, terutama yang diprediksi menang agar bisa menahan diri dan menghormati proses pemilu yang masih berjalan.
"Jadi paslon yang diproyeksikan menang harus menahan diri. Apalagi statemen yang muncul adalah ingin merangkul semua elemen, justru yang dilakukan adalah menahan diri untuk tidak mengeksploitasi potensi menang itu dengan bagi-bagi kursi atau victory speech karena sekarang proses masih berjalan di KPU meskipun ada data quick count yang cukup valid terkait dengan hasil perolehan suara," kata pakar politik UGM, Arya Budi, kepada detikJogja, Rabu (28/2).
Dari Universitas Islam Bandung (Unisba), dosen Fakultas Komunikasi Muhammad E Fuady menilai pengangkatan Prabu Revolusi sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) jangan sampai menjadi amunisi pemerintah untuk melawan kritik publik. Fuady mengatakan fenomena pengangkatan relawan atau timses menjadi komisaris sebetulnya hal yang sudah lama dilakukan.
Simak juga 'Saksi PDIP Tak Percaya Akuntabilitas Sirekap':
(fca/dwia)