Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi capres di Museum Naskah Proklamasi. Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan berpolitik harus taat aturan main.
"Ya kita ini berpolitik dengan mentaati aturan main. Kita menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dan seterusnya. Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti?" ujar Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).
Hasto menyesalkan kejadian tersebut. Pihaknya berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran yang baik untuk tidak menggunakan tempat yang sakral dan bersejarah untuk kegiatan politik.
"Maka ini sangat disesalkan tapi kami menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. Dan PDI-Perjuangan berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita tidak menggunakan tempat-tempt yang sakral, tempat-tempat yang sangat bersejarah itu untuk politik praktis," ungkapnya.
"Sehingga marwah dari museum, apalagi ini museum perumusan naskah proklamasi itu untuk semua harus menggelorakan semangat kemerdekaan Indonesia bagi segala bangsa bukan untuk digunakan bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan," lanjutnya.
Apalagi, kata Hasto, dalam deklarasi itu menegaskan ingin berkuasa. Menurutnya, museum adalah tempat melakukan perenungan menggali suatu semangat bagi Indonesia.
"Apalagi di situ menegaskan ingin, ingin dan ingin berkuasa. Jadi museum itu adalah tempat melakukan perenungan menggali suatu semangat bagi Indonesia maju beradapan tinggi," ujarnya.
Simak juga Video: Klaim PPP Sebut Relawan Ganjar Naik Usai Golkar-PAN Dukung Prabowo
(maa/maa)