Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. PKB akan mendorong DPR membentuk tim kajian khusus menyusul usulan Cak Imin tersebut.
Ketua DPP PKB Daniel Johan menyoroti anggaran untuk gubernur yang menurutnya sia-sia. Dia menawarkan alternatif posisi itu digantikan dengan gubernur jenderal setingkat menteri.
"Yang utama anggaran yang begitu besar terbuang sia-sia. Salah satu alternatifnya nanti cukup diangkat secara langsung gubernur jenderal setingkat menteri oleh presiden, Indonesia bisa jauh lebih cepat sejahtera, pembangunan jalan-jalan rusak di kabupaten dan desa-desa bisa dibangun dengan cepat dan efektif," kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).
Dengan begitu, menurut dia, anggaran dari pusat bisa langsung masuk dan dikelola oleh kabupaten atau kota. "Jadi anggaran yang ada bisa langsung masuk dan dikelola oleh kabupaten atau kota. Nanti DPRD di tingkat provinsi bisa naik menambah jumlah DPR RI dan DPD," imbuh Daniel Johan.
Lebih lanjut, Daniel Johan mengatakan pihaknya bakal mendiskusikan usulan Cak Imin ini dengan berbagai pihak. Dia mendorong DPR membentuk tim kajian untuk mematangkan wacana ini.
"PKB akan diskusikan dan konsultasikan dengan berbagai pihak. Kita akan dorong DPR membentuk tim kajian untuk mematangkan usulan ini," ujarnya.
Diketahui, Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Dia menilai keberadaan gubernur tidak efektif.
"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).
"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuh dia.
Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.
"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelasnya.
Simak juga 'Legislator PD-PKB Temui Massa Aksi, Janji Perjuangkan Hak Perangkat Desa':
(fca/gbr)