Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau memimpin rapat koordinasi (rakor) Satgas Pengendalian Harga Beras lintas instansi. Satgas dibentuk untuk memastikan stok beras aman dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dalam rangka melindungi konsumen dan mencegah praktik kecurangan.
Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Wahyu, menyampaikan, Polda Riau berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di seluruh wilayah Riau melalui pengawasan ketat di lapangan.
"Kami menindak tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran seperti penimbunan, kartel, atau spekulasi harga. Polres jajaran juga kami instruksikan melakukan pengawasan langsung dan melaporkan hasilnya melalui sistem Badan Pangan Nasional," ujar Kombes Ade Kuncoro, di Mapolda Riau, Rabu (22/10/2025).
Ade Kuncoro menegaskan pelaku usaha yang menjual beras di atas HET akan diberikan teguran tertulis untuk menyesuaikan harga dalam waktu satu minggu.
"Jika tidak dipatuhi, Satgas akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Rapat juga menegaskan peran Dinas Perdagangan dan DPMPTSP untuk berkoordinasi aktif dalam pengawasan dan penindakan. Pelaku usaha yang melanggar HET dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan, baik petani maupun konsumen," imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam upaya pengendalian harga beras ini. Lanjutnya, langkah kolaboratif ini tidak hanya menjaga harga beras tetap terjangkau, tapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Bareskrim Polri Kombes John Wesly Arianto menambahkan bahwa tim Satgas Pangan Polri bekerja dari hulu ke hilir untuk memastikan harga tetap terkendali.
"Apabila dalam seminggu harga tidak kembali sesuai HET, Polri akan menelusuri akar masalahnya dan menindak tegas pihak-pihak yang bermain," kata John Wesly.
Perwakilan Badan Pangan Nasional, Hendrawan Sapta, menegaskan, pihaknya akan turun langsung ke kabupaten dan kota yang masih menunjukkan harga beras di atas HET. "Kami akan melakukan pengendalian di beberapa daerah hingga tanggal 27 Oktober 2025," ujarnya.
Dari sisi pasokan, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Riau dan Kepri, Dani Satrio, memastikan stok beras SPHP di Riau dalam kondisi aman, yakni mencapai 340 ribu ton.
"Kami siap mendukung operasi pasar murah maupun gerakan stabilisasi harga kapan pun dibutuhkan," ungkapnya.
Usai rapat, jajaran Satgas melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar di Pekanbaru untuk memastikan kesesuaian harga dan ketersediaan beras di lapangan.
Simak Video "Video Tampang Ketua Ormas di Riau Peras Perusahaan Sawit Rp 5 M"
(mei/dhn)