Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menduga ada banyak 'pemain' praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural. Karding secara tegas meminta Polda Riau memberikan hukuman yang berat terhadap bos mafia di balik kejahatan ini.
"Makanya itu Pak Kapolda, saya berharap kalau ada bos mafianya di sini, carikan hukumannya yang paling berat, sesuai dengan aturan," ujar Menteri Karding di Mapolda Riau, Kamis (17/7/2025).
Sebagai informasi, Polda Riau menangkap 11 tersangka TPPO pengiriman pekerja migran ilegal yang rencananya akan dikirimkan ke Malaysia. Sebelum diberangkatkan ke Negeri Jiran, puluhan calon pekerja migran non-prosedural ini ditampung di hutan mangrove di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Para pekerja ditampung tidak layak di gubuk-gubuk, hingga tidur beralaskan tanah dan beratapkan terpal di alam terbuka. Kondisi ini membuat Karding merasa prihatin.
"Video tadi, yang diputarkan oleh Polda, menunjukkan betapa miris, betapa memprihatinkan modus-modus, cara kerja yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mementingkan perutnya saja, tidak bertanggung jawab," jelasnya.
Sesungguhnya, para korban ini terpaksa memilih bekerja ke luar negeri untuk menghidupi keluarganya. Karding menyebutnya, para korban tersebut sedang berjihad untuk bertahan demi kehidupan yang lebih layak dalam hal pemenuhan makanan, pendidikan, hingga kesehatan.
"Nah, orang-orang yang kayak begini (pekerja migran) ini kok dijual sama orang-orang nggak bertanggung jawab, kurang ajar!" cetus Karding.
Banyak 'Pemainnya'
Karding mengungkapkan banyaknya pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural karena beberapa faktor. Salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi.
"Tugas kami kementerian ini harus sosialisasi masif," kata dia.
Di sisi lain, Karding menilai maraknya pekerja migran non-prosedural ini karena banyak 'pemain' di balik kejahatan keji ini.
"Yang kedua, ini yang paling penting, pasti banyak pemainnya. Mau orang per orang, mau itu sindikat, pasti pemainnya banyak," tuturnya.
Menurutnya, banyaknya permasalahan pekerja migran yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, hampir seluruhnya karena mereka berangkat secara non-prosedural.
"Dari data kementerian 95-97 persen yang mengalami kekerasan, trafficking karena dia berangkat secara ilegal atau non-prosedural," ujarnya.
Untuk membenahi persoalan ini, Karding menyampaikan pihaknya akan terus memperbaiki sistem tata kelola keluar-masuknya pekerja migran hanya satu pintu melalui Kementerian P2MI.
Di samping itu, Kementerian P2MI melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, terutama di kantong-kantong pengiriman dan daerah-daerah perbatasan.
Simak Video 'Polda Riau Bongkar Kasus TPPO, Korban Tidur di Hutan Beralas Tanah':
(mei/dhn)