Kontroversi marketing tempat hiburan malam Holywings berbuntut panjang. Diskon khusus minuman beralkohol bagi pelanggan bernama Muhammad dan Maria mendapat penolakan keras. Alhasil, Holywings mesti menerima berbagai konsekuensi.
Awalnya, hanya karyawan Holywings yang terlibat dalam penyusunan materi promo tersebut menerima konsekuensi hukum. Namun ternyata, ada sayap lain yang juga mendapat perhatian, bergerak cepat, yakni milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kepakannya menutup Holywings menginspirasi berbagai kepala daerah.
Secara politis, Anies barangkali tidak menerima benefit elektoral. Kebijakan bernuansa moral ini hanya akan menggarami air laut. Namun untuk stabilitas, keputusan ini sangat strategis. Anies memilih untuk menghindarkan publik dari polemik.
Anies mengawali tren ini, yang kemudian diikuti oleh berbagai pemimpin lainnya di daerah-daerah. Bahkan, kebijakan ini memancing Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersitegang dengan Wali Kota Medan Boby Nasution yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo.
Gubsu Edy ingin Holywings Medan segera ditutup, sementara Wali Kota Bobby tidak ingin mengambil keputusan yang dinilai ikut-ikutan. Ketegangan pun tak dapat dihindari. Lempar-lemparan bola panas pun terjadi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengungkap pernyataan tegas. Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai pemegang wewenang pemberian izin di Jawa Barat diminta untuk segera menutup Holywings.
Kemudian, Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga ingin menutup tempat hiburan malam Holywings. Bahkan, dia secara tegas juga akan membekukan izin operasi.
Gerakan masif ini berawal dari keputusan yang diambil oleh Anies Baswedan di Jakarta. Keputusannya tidak hanya berdampak dalam lingkup terbatas, namun langkah tersebut menjadi barometer pemerintahan daerah lainnya di Indonesia.
Berbagai kepala daerah berdiri berhadap-hadapan dengan Holywings, tempat hiburan malam yang diduga memiliki kedekatan dengan orang kuat dan figur publik. Sebut saja nama populer pengacara Hotman Paris dan selebritis kontroversial Nikita Mirzani tergabung di dalam kepemilikan.
Pelapor kasus promo miras dengan nama Muhammad dan Maria tersebut mengaku petinggi Holywings menyebut nama seorang pejabat saat memintanya mencabut laporan polisi. Pengakuan tersebut tentu memperjelas dugaan bahwa yang sedang berkasus bukanlah pengusaha sembarangan.
Lepas dari soal moral dan agama, kasus ini memperlihatkan orientasi dari seorang kepala daerah untuk menjaga ketenangan daerahnya. Kita semua tentunya tidak ingin pertikaian tajam di masyarakat saat Indonesia sedang bangkit dari pandemi.
Selain itu, kita dapat melihat keputusan satu daerah yang dapat menyebar ke daerah-daerah lain. Hari ini, pengaruh seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari keputusannya yang berjalan efektif di daerahnya, namun juga kemampuan untuk mempengaruhi daerah lainnya.
Otonomi daerah menekankan penataan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun saat ini, keputusan dari satu kepemimpinan daerah juga dapat semakin mewarnai keputusan di tempat yang lain. Dalam kasus penutupan Holywings, Anies Baswedan sudah memberi corak dalam kebijakan pada skala nasional.
Muhammad Syaeful Mujab eks Ketua BEM UI, penerima Beasiswa LPDP di London School or Economics
(mmu/mmu)