Dewan Gubernur dari 35 negara anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengadopsi resolusi yang secara resmi merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB atas "ketidakpatuhan" nuklirnya. Sebuah langkah diplomatik untuk menambah tekanan terhadap Teheran. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya dalam kurun waktu 20 tahun.
IAEA yang merupakan badan pengawas nuklir PBB, tidak memiliki akses ke fasilitas-fasilitas nuklir utama di Iran sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan konflik 12 hari pada Juni 2025, yang mencakup serangan terhadap situs-situs nuklir Iran.
Fasilitas-fasilitas nuklir Iran juga terkena dampak perang terbaru, yang meletus pada 28 Februari lalu, dan IAEA telah berulang kali mendesak agar diberikan akses.
Dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Kamis (10/9/2026), resolusi IAEA tersebut diadopsi pada hari Rabu (9/9) waktu setempat dengan 23 suara mendukung, tiga suara menolak, dan delapan suara abstain. Suara penolakan diberikan oleh Rusia, China dan Niger.
Mereka "meminta direktur jenderal (IAEA) untuk melaporkan" Iran ke Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
Resolusi tersebut, yang diajukan oleh Inggris, Prancis, Jerman dan Amerika Serikat, menandai pertama kalinya Iran dirujuk ke Dewan Keamanan PBB dalam 20 tahun karena gagal mematuhi kewajiban pelaporan nuklirnya.
Langkah ini dipandang simbolis karena sekutu Iran, China dan Rusia selaku anggota tetap Dewan Keamanan PBB, mempunyai kekuasaan untuk memveto sanksi apa pun terhadap Teheran.
Iran mengecam resolusi IAEA tersebut, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut "tidak akan membawa hasil apa pun."
(ita/ita)