Pemerintah Myanmar mengeluhkan perlakuan diskriminatif yang mengucilkan negara tersebut dari blok Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Keluhan ini disampaikan setelah konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang digelar pekan lalu, mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.
ASEAN yang beranggotakan 11 negara, seperti dilansir AFP, Senin (11/5/2026), mengucilkan Myanmar dari KTT sejak militer negara itu pada tahun 2021 menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan menahan tokoh demokrasi tersebut, yang memicu perang sipil.
Setelah lima tahun memimpin pemerintahan militer, junta Myanmar menggelar pemilu yang sangat terbatas, yang mengecualikan partainya Suu Kyi, bulan lalu.
Pemilu tersebut berujung pemimpin junta, Min Aung Hlaing, mengambil alih kekuasaan sebagai presiden sipil, setelah dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima tertinggi militer Myanmar.
Pada KTT ASEAN yang digelar di Filipina pekan lalu, Presiden Ferdinand Marcos Jr mengeluhkan bahwa tidak ada "kemajuan apa pun di Myanmar".
Kementerian Luar Negeri Myanmar, dalam sebuah pernyataan, mengklaim bahwa sebaliknya, "perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN".
"Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara," sebut Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Dalam KTT ASEAN di Filipina, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bahwa Myanmar belum siap untuk hadir di meja konferensi karena "kekejaman terhadap warga negara mereka sendiri masih terjadi".
(nvc/ita)