.webp)
Pemerintah Myanmar mengeluhkan perlakuan diskriminatif yang mengucilkan negara tersebut dari blok Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Keluhan ini disampaikan setelah konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang digelar pekan lalu, mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.
ASEAN yang beranggotakan 11 negara, seperti dilansir AFP, Senin (11/5/2026), mengucilkan Myanmar dari KTT sejak militer negara itu pada tahun 2021 menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan menahan tokoh demokrasi tersebut, yang memicu perang sipil.
Setelah lima tahun memimpin pemerintahan militer, junta Myanmar menggelar pemilu yang sangat terbatas, yang mengecualikan partainya Suu Kyi, bulan lalu.
Pemilu tersebut berujung pemimpin junta, Min Aung Hlaing, mengambil alih kekuasaan sebagai presiden sipil, setelah dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai panglima tertinggi militer Myanmar.
Pada KTT ASEAN yang digelar di Filipina pekan lalu, Presiden Ferdinand Marcos Jr mengeluhkan bahwa tidak ada "kemajuan apa pun di Myanmar".
Kementerian Luar Negeri Myanmar, dalam sebuah pernyataan, mengklaim bahwa sebaliknya, "perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN".
"Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara," sebut Kementerian Luar Negeri Myanmar.
Dalam KTT ASEAN di Filipina, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohamad Hasan mengatakan bahwa Myanmar belum siap untuk hadir di meja konferensi karena "kekejaman terhadap warga negara mereka sendiri masih terjadi".
Beberapa negara, termasuk Indonesia dan Singapura -- yang akan menduduki jabatan Ketua ASEAN bergilir tahun depan -- secara luas diyakini sepakat dengan pandangan Malaysia tersebut.
Namun, Kementerian Luar Negeri Myanmar menegaskan bahwa "keterlibatan yang tidak konstruktif dengan pemerintah baru Myanmar" akan "mengabaikan kehendak sejati rakyat Myanmar, yang telah menggunakan hak-hak demokrasi mereka".
"Selama lima tahun terakhir, meskipun menghadapi perlakuan tidak adil yang timbul dari posisi beberapa negara anggota ASEAN, Myanmar telah bersabar," imbuh Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataannya.
Meskipun tidak menyebutkan nama negara tertentu, Kementerian Luar Negeri Myanmar menuduh beberapa negara "ikut campur dalam urusan internal Myanmar melalui kritikan dan tekanan".
Menurut para analis, ASEAN mengalami keruntuhan konsensus terkait Myanmar, dengan meningkatnya rasa frustrasi atas kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian blok tersebut untuk mengakhiri perang di negara tersebut.
Beberapa negara, seperti Thailand, mengucapkan selamat kepada Min Aung Hlaing ketika dia dilantik menjadi Presiden Myanmar. Beberapa negara lainnya tetap acuh tak acuh terhadap pelantikan Min setelah pelaksanaan pemilu yang banyak dikritik pengawas demokrasi.
Tonton juga video "Harga BBM di 3 Negara ASEAN Naik dalam Sepekan, Siapa Aja?"
