.webp)
Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi dilantik sebagai presiden pada Jumat (10/4) waktu setempat. Dengan pelantikan ini, Min Aung Hlaing melanjutkan pemerintahannya dari jabatan sipil sekitar lima tahun setelah merebut kekuasaan dalam kudeta militer.
Min Aung Hlaing yang sebelumnya menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, seperti dilansir AFP, Jumat (10/4/2026), menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada tahun 2021. Junta Myanmar menahan Suu Kyi dan memicu perang sipil di negara tersebut.
Setelah setengah dekade memerintah dengan diktat, Min Aung Hlaing menyelenggarakan pemilu yang berakhir pada Januari lalu, tanpa melibatkan partainya dan mengamankan kemenangan telak bagi sekutu militer dalam politik sipil yang mendukungnya untuk menempati jabatan tertinggi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seremoni parlementer yang meriah di ibu kota Naypyitaw yang luas menyaksikan pria berusia 69 tahun itu mengucapkan sumpah presiden, yang berjanji untuk "berjuang untuk lebih memajukan prinsip-prinsip abadi keadilan, kebebasan, dan kesetaraan".
"Saya akan mengabdikan diri untuk melayani Republik Persatuan Myanmar," kata Min Aung Hlaing, memulai masa jabatannya selama lima tahun.
Min Aung Hlaing mengundurkan diri sebagai jenderal tertinggi Myanmar untuk mengambil alih jabatan presiden dalam pemerintahan baru, menjelang liburan Thingyan Myanmar yang dimulai pada Senin (6/4), yang merayakan tahun baru dengan seremoni penyiraman air sebagai simbol pembaruan dan peremajaan.
Namun, kelompok pengawas demokrasi mencemooh transisi itu sebagai upaya mengubah citra pemerintahan militer dengan kedok sipil yang tidak meyakinkan.
Seremoni pada Jumat (10/4) dihadiri oleh perwakilan negara-negara tetangga, seperti China, India, dan Thailand.
Wartawan AFP di Myanmar melaporkan keberadaan regu penjinak bom berpatroli di hotel-hotel di Naypyitaw menjelang seremoni digelar, dengan gedung parlemen "dikepung" oleh pos pemeriksaan.
Junta Myanmar menggembar-gemborkan pemilu itu sebagai kembalinya kekuasaan kepada rakyat dan kesempatan untuk rekonsiliasi dalam perang sipil. Namun, lebih dari dua pertiga dari 30 menteri dalam pemerintahan Min Aung Hlaing, yang juga dilantik pada Jumat (10/4), merupakan pensiunan atau anggota militer yang masih aktif.
Para analis mengatakan salah satu tujuan pemilu tersebut adalah untuk menormalkan citra mereka dengan lapisan legitimasi, mencairkan kembali keterlibatan asing, termasuk proyek-proyek investigasi. Para pemimpin Myanmar pasca-kudeta dianggap sebagai paria oleh banyak negara di luar negeri.
Simak juga Video 'Harga BBM di 3 Negara ASEAN Naik dalam Sepekan, Siapa Aja?':
