.webp)
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukannya yang kontroversial. Klaim ini disampaikan Trump meskipun Putin sendiri mengatakan masih mempelajari proposal tersebut.
"Dia (Putin-red) diundang, dia telah menerimanya," klaim Trump saat berbicara kepada wartawan di Davos, Swiss, di sela-sela menghadiri Forum Ekonomi Dunia (WEF), seperti dilansir AFP, Kamis (22/1/2026).
"Banyak orang telah menerima," sebut Trump, merujuk pada sekelompok pemimpin dunia yang sejauh ini masih belum diketahui secara jelas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditanya tentang kritikan soal dirinya menjangkau tokoh-tokoh non-demokratis untuk bergabung Dewan Perdamaian, Trump mengatakan beberapa di antaranya "kontroversial" tetapi "jika saya menempatkan semua bayi dalam dewan tersebut, itu tidak akan terlalu banyak".
Sementara itu di Moskow, Putin mengatakan dalam rapat kabinet bahwa dirinya telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk mempelajari proposal Trump soal Dewan Perdamaian.
"Kementerian Luar Negeri Rusia telah ditugaskan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada kita dan berkonsultasi mengenai hal ini dengan mitra-mitra strategis kita," kata Putin dalam rapat kabinet pada Rabu (21/1) yang disiarkan televisi pemerintah.
"Hanya setelah itu, kita dapat menanggapi undangan tersebut," ujarnya.
Putin mengatakan bahwa Rusia dapat membayar US$ 1 miliar yang diminta untuk keanggotaan tetap Dewan Perdamaian "dari aset-aset Rusia yang dibekukan di bawah pemerintahan Amerika sebelumnya".
Ditambahkan Putin bahwa aset-aset tersebut juga dapat digunakan "untuk membangun kembali wilayah yang rusak akibat permusuhan, setelah tercapainya perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina".
Dewan Perdamaian yang digagas Trump ini, pada awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza pasca perang. Tetapi dalam undangan yang dikirimkan AS kepada para pemimpin dunia, menguraikan peran lebih luas dalam mengakhiri konflik secara global, tidak terbatas pada wilayah Palestina.
Draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dikirimkan ke sekitar 60 negara oleh pemerintahan Trump juga menyerukan agar para anggotanya memberikan kontribusi US$ 1 miliar (Rp 16,9 triliun), jika ingin keanggotaan permanen, atau lebih dari tiga tahun yang menjadi masa keanggotaan normal untuk dewan tersebut.
Bagian pembukaan dalam draf piagam Dewan Perdamaian itu menyebut bahwa dewan tersebut "berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik".
Dewan Perdamaian akan dipimpin oleh Trump sendiri, yang juga akan "secara terpisah menjabat" sebagai perwakilan AS.
Puluhan negara dan pemimpin dunia telah mengakui mereka mendapat undangan Trump. Beberapa negara, seperti Prancis, sekutu lama AS, dan Norwegia menolak untuk bergabung. Para diplomat asing menilai Dewan Perdamaian yang digagas Trump dapat membahayakan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sementara beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia dan sejumlah negara mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Turki, telah mengumumkan akan bergabung. Israel juga sebelumnya menyatakan setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.
Tonton juga video "Trump Bertemu NATO, Sebut Telah Ada Kesepakatan soal Greenland"
