.webp)
Pemerintah Norwegia mengumumkan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang disebut akan memiliki peran lebih luas dalam mengakhiri konflik-konflik secara global.
Pemerintahan Trump mengirimkan undangan ke puluhan negara untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Norwegia menjadi salah satu negara yang diundang, setelah Trump melampiaskan kekecewaannya terhadap PM Jonas Gahr Store karena dia tidak memenangkan Nobel Perdamaian tahun lalu.
Store dalam tanggapannya menjelaskan, bahwa Nobel Perdamaian diberikan oleh Komite Nobel yang independen dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemerintah Oslo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons undangan pemerintahan Trump, seperti dilansir AFP, Rabu (21/1/2026), Menteri Luar Negeri Norwegia, Kristoffer Thoner, mengumumkan kepada publik bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian.
"Proposal Amerika menimbulkan sejumlah pertanyaan," kata Thoner dalam pernyataannya.
Dia menambahkan bahwa dibutuhkan "dialog lebih lanjut dengan Amerika Serikat" membahas proposal soal Dewan Perdamaian tersebut.
"Oleh karena itu, Norwegia tidak akan bergabung dengan pengaturan yang diusulkan untuk Dewan Perdamaian, dan oleh karena itu, tidak akan menghadiri seremoni penandatanganan di Davos," ucap Thoner.
Namun dia mengatakan bahwa Norwegia akan tetap melanjutkan kerja sama erat dengan AS.
Dewan Perdamaian yang digagas Trump ini, pada awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza pasca perang. Tetapi dalam undangan yang dikirimkan AS kepada para pemimpin dunia, menguraikan peran lebih luas dalam mengakhiri konflik secara global, tidak terbatas pada wilayah Palestina.
Draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dikirimkan ke sekitar 60 negara oleh pemerintahan Trump juga menyerukan agar para anggotanya memberikan kontribusi US$ 1 miliar (Rp 16,9 triliun), jika ingin keanggotaan permanen, atau lebih dari tiga tahun yang menjadi masa keanggotaan normal untuk dewan tersebut.
Bagian pembukaan dalam draf piagam Dewan Perdamaian itu menyebut bahwa dewan tersebut "berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik".
Dewan Perdamaian akan dipimpin oleh Trump sendiri, yang juga akan "secara terpisah menjabat" sebagai perwakilan AS.
Puluhan negara dan pemimpin dunia telah mengakui mereka mendapat undangan Trump. Namun Prancis, sekutu lama AS, mengindikasikan tidak akan bergabung. Para diplomat asing menilai inisiatif Dewan Perdamaian yang digagas Trump itu dapat membahayakan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sementara PM Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian tersebut.
Simak juga Video Trump Mau Bentuk Dewan Perdamaian: PBB Tak Banyak Membantu
