Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang disebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik-konflik secara global.
Keputusan Netanyahu untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian itu, seperti dilansir AFP, Rabu (21/1/2026), diumumkan oleh kantor PM Israel dalam pernyataan terbaru pada Rabu (21/1) waktu setempat.
"Perdana Menteri Netanyahu mengumumkan bahwa dirinya telah menerima undangan Presiden AS Donald Trump dan akan bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian, yang akan terdiri dari para pemimpin dunia," kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya.
Dewan Perdamaian pada awalnya dirancang untuk mengawasi pembangunan kembali Jalur Gaza pascaperang, tetapi dalam undangan yang dikirimkan oleh AS kepada para pemimpin dunia menguraikan peran lebih luas dalam mengakhiri konflik-konflik secara global, tidak terbatas pada wilayah Palestina saja.
Draf piagam pembentukan Dewan Perdamaian yang dikirimkan ke sekitar 60 negara oleh pemerintahan Trump juga menyerukan agar para anggotanya memberikan kontribusi US$ 1 miliar (Rp 16,9 triliun) jika ingin keanggotaan permanen, atau lebih dari tiga tahun yang menjadi masa keanggotaan normal untuk dewan tersebut.
Bagian pembukaan dalam draf piagam Dewan Perdamaian itu menyebut bahwa dewan tersebut "berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik".
Dewan Perdamaian akan dipimpin oleh Trump sendiri, yang juga akan "secara terpisah menjabat" sebagai perwakilan AS.
Puluhan negara dan pemimpin dunia telah menyatakan mereka mendapat undangan Trump. Namun Prancis, sekutu lama AS, mengindikasikan tidak akan bergabung. Para diplomat asing menilai inisiatif Dewan Perdamaian yang digagas Trump itu dapat membahayakan kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
(nvc/ita)