Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak ada tempat bagi tentara Turki atau Qatar dalam pasukan internasional yang dikerahkan ke Jalur Gaza setelah perang berakhir. Netanyahu menegaskan kembali keberatan Israel terhadap komposisi panel penasihat Gaza yang didukung Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza, Gedung Putih mengumumkan, pekan lalu, pembentukan "Dewan Perdamaian" yang diketuai oleh Trump sendiri, kemudian komite teknokrat Palestina yang ditugaskan mengelola Gaza pascaperang, dan "Dewan Eksekutif Gaza" yang tampaknya dirancang untuk berperan sebagai penasihat.
Terdapat juga Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza, yang terdiri atas gabungan militer berbagai negara yang akan menjaga keamanan daerah kantong Palestina tersebut usai perang berakhir.
Netanyahu sebelumnya menyatakan keberatan terhadap susunan "Dewan Eksekutif Gaza", yang diketahui menyertakan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat veteran Qatar Ali Al-Thawadi bersama dengan para tokoh regional dan internasional lainnya.
Dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir AFP, Selasa (20/1/2026), Netanyahu menyatakan keberatan Israel terhadap potensi keterlibatan Turki dan Qatar dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
"Di Jalur Gaza, kita berada di ambang fase kedua dari rencana Trump. Fase kedua berarti satu hal sederhana: Hamas akan dilucuti senjatanya dan Gaza akan didemiliterisasi," kata Netanyahu saat berbicara di hadapan parlemen Israel pada Senin (19/1) waktu setempat.
"Tidak akan ada tentara Turki atau Qatar di Jalur Gaza," tegasnya, merujuk pada ISF untuk Gaza yang ditetapkan dalam rencana Trump.
Sejauh ini belum dipastikan kontingen negara mana saja yang akan membentuk ISF, yang nantinya bertugas menjaga keamanan di Jalur Gaza dan melatih pasukan kepolisian baru untuk menggantikan Hamas.
(nvc/zap)