.webp)
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya terhadap kesepakatan perdamaian Gaza yang diusulkan sekutu dekatnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Netanyahu mengatakan pemerintahannya tetap berkomitmen pada "kebutuhan keamanan" di Jalur Gaza.
Kesepakatan Gaza yang diumumkan oleh Trump dan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukannya pada 31 Juli lalu, mencakup roadmap terperinci untuk tahap berikutnya dari gencatan senjata Gaza, seperti pengaturan keamanan, administratif, dan transisi di Jalur Gaza, serta usulan jalur politik.
Kesepakatan yang didasarkan pada rencana perdamaian Gaza berisi 20 poin usulan Trump itu juga mengatur soal perlucutan senjata Hamas -- yang disebut oleh Hamas sebagai pengumpulan senjata berat tanpa keterlibatan Tel Aviv -- dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Netanyahu, seperti dilansir Anadolu Agency dan Middle East Monitor, Kamis (6/8/2026), mempertegas penolakannya terhadap kesepakatan Gaza itu, meskipun dirinya telah menerima jaminan dari Dewan Perdamaian bahwa penarikan pasukan Israel baru akan dilakukan setelah Hamas melucuti senjatanya.
Dalam video yang diunggah ke akun media sosialnya pada Selasa (4/8) malam, Netanyahu mengatakan bahwa tim Trump "meyakini mereka dapat mewujudkan perlucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza".
"Kami sedang mengkajinya. Mereka mengirimkan draf kepada kami -- kami tidak menyetujuinya, itu bukan draf dari kami. Kami telah mengirimkan tanggapan kami," kata Netanyahu dalam pernyataan video tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Netanyahu setelah surat kabar Israel Hayom, yang mengutip sumber Israel tanpa menyebut nama, melaporkan bahwa PM Israel itu menyampaikan penolakan dalam pertemuan dengan utusan utama Dewan Perdamaian untuk urusan Gaza, Nickolay Mladenov, pada Senin (3/8).
Ditegaskan Netanyahu, dalam pernyataan videonya, bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen pada apa yang disebutnya sebagai "kebutuhan keamanan" di Jalur Gaza. Dia kembali menegaskan bahwa militer Israel tidak akan mundur dari posisinya di Jalur Gaza hingga Hamas dilucuti senjatannya sepenuhnya.
Netanyahu mengatakan bahwa pemerintahannya telah menginstruksikan militer Israel untuk "mengambil semua langkah yang diperlukan" untuk melindungi tentara, warga sipil, dan wilayah Israel.
Dia menambahkan bahwa pengaturan apa pun di masa depan terkait Gaza harus memastikan bahwa ancaman keamanan tidak muncul kembali.
Perkembangan situasi ini dilaporkan saat tekanan terhadap PM Israel itu terus meningkat dari kubu sayap kanan dalam koalisi pemerintahannya agar dia menolak kesepakatan Gaza.
Dua menteri sayap kanan ekstrem dalam kabinet Netanyahu meminta pemungutan suara ulang terkait kesepakatan Gaza itu pada Selasa (4/8) waktu setempat, dengan alasan bahwa kesepakatan itu tidak mencerminkan apa yang telah dibahas sebelumnya.
Pemungutan suara ulang itu dicetuskan setelah kabinet keamanan Israel, menurut laporan AFP, sebenarnya telah menyetujui kesepakatan Gaza itu melalui pemungutan suara di kalangan menteri dan jajaran pejabat kabinet pemerintahan Tel Aviv.
Tonton juga video "Netanyahu Tolak Draf Kesepakatan Damai AS untuk Gaza!"
