.webp)
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk perdamaian di Gaza.
Hal tersebut disampaikan Netanyahu pada Minggu (09/08), dengan menjelaskan bahwa pasukannya tidak akan mundur dari Gaza sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya.
"Israel menolak dokumen 15 poin itu," kata Netanyahu dalam rapat kabinet, merujuk pada rencana perdamaian yang didukung AS dan disetujui oleh Hamas pada akhir Juli 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Militer Israel "tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai senjata Hamas benar-benar dilucuti," kata Netanyahu, sambil menambahkan bahwa hal tersebut juga mencakup "senjata berat, senjata ringan, dan semua jenis senjata."
Namun, Netanyahu mengatakan Tel Aviv tetap melakukan pembicaraan dengan Washington meskipun ada keberatan dari pihak AS. Ia menggambarkan Trump sebagai "teman terbaik di Gedung Putih," tetapi juga menambahkan "mereka memiliki gagasan, sebagian di antaranya dapat kami terima dan sebagian lainnya tidak, serta kami tahu cara mempertahankan pendirian kami dalam hal-hal ini."
Sejauh ini, pihak Gedung Putih belum memberikan komentar.
Rencana Trump soal pelucutan senjata Hamas
Pada Juli 2026, Trump mengumumkan tercapainya sebuah kemajuan terkait 15 poin rencana kerja yang bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza.
Rencana yang disusun oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) itu menyerukan agar pasukan Israel mundur dan di saat yang sama Hamas juga menyerahkan senjatanya. Kemudian, Pasukan Stabilisasi Internasional (Internasional Stabilization Force/ISF) akan bekerja sama dengan pasukan kepolisian Palestina yang baru untuk menjaga keamanan di Gaza.
Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara lainnya hingga saat ini masih menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris.
Hamas sendiri menghindari penggunaan istilah "pelucutan senjata." Mereka menyatakan telah setuju menyerahkan senjatanya untuk disimpan di bawah administrasi teknokratik Palestina yang didukung AS, yang akan memerintah Gaza di bawah pengawasan Board of Peace.
Hamas menyatakan bahwa pelaksanaan kesepakatan tersebut juga bergantung pada pemenuhan kewajiban Israel, termasuk penarikan pasukan dan penghentian serangan.
"Kami berharap para mediator dan penjamin dari Amerika Serikat menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi rencana kerja tersebut dan tidak menghalangi proses ini karena alasan politik internal maupun pemilu," ujar Bassem Naim, anggota biro politik Hamas.
Hingga Minggu (09/08), Hamas menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.
"Pilihan satu-satunya"
Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov menegaskan bahwa Israel juga tidak memiliki kewajiban apa pun sampai pihak Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya, termasuk senapan serbu.
Namun, kepada kantor berita Channel 12 Israel, Mladenov mengatakan bahwa militer Israel pada akhirnya harus mundur "sektor demi sektor" begitu senjata-senjata Hamas dikumpulkan dan dinonaktifkan.
"Pilihan yang kami tawarkan saat ini adalah satu-satunya jalan ke depan yang menjamin tragedi ini tidak terulang lagi," katanya, merujuk pada serangan yang dimulai Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang melawan Hamas di Jalur Gaza.
Mladenov mengatakan bahwa pembicaraan dengan Israel masih berlanjut dan ia berharap akan ada "hasil yang positif."
Pemilu Israel pengaruhi keputusan Netanyahu atas Gaza?
Ketidaksepakatan ini muncul pada momen yang sensitif secara politik bagi Netanyahu menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Pemilu nasional ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Israel sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 dan memicu operasi militer Israel yang masih berlangsung di Gaza.
Dalam beberapa jajak pendapat, perdana menteri tersebut bersaing ketat atau tertinggal dari para pesaingnya dan menghadapi tekanan dari anggota sayap kanan ekstrem dalam pemerintahannya yang menentang pemberian konsesi kepada Hamas.
Sementara, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyambut baik sikap Netanyahu.
"Kami berperang dengan tujuan utama, yaitu menghancurkan Hamas," tegasnya. "Tentara tidak boleh mundur, bahkan sejauh satu milimeter pun dari Jalur Gaza."
Perselisihan ini merupakan tanda terbaru dari adanya perbedaan pandangan antara Netanyahu dan Trump. Kedua pemimpin tersebut dianggap sebagai sekutu dekat, tetapi belakangan ini mereka berselisih mengenai cara menangani konflik di Iran, Lebanon, dan Gaza.
Rencana perdamaian Gaza ini didasarkan pada gencatan senjata yang dimediasi AS dan dicapai pada Oktober 2025.
Otoritas kesehatan Gaza menyatakan bahwa lebih dari 1.250 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak saat itu. Militer Israel menyatakan lima tentaranya tewas dalam periode yang sama.
Meskipun negosiasi mengenai rencana perdamaian tersebut masih berlangsung, pasukan Israel terus menguasai sebagian besar wilayah Gaza, sementara sebagian besar dari lebih 2 juta penduduk kantong wilayah tersebut telah mengungsi dan tinggal di wilayah pesisir yang jauh lebih kecil. Banyak di antaranya tinggal di dalam tenda-tenda atau bangunan yang rusak.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi
Editor: Adelia Dinda Sani & Hani Anggraini
