Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan pada Kamis (11/12) waktu setempat bahwa dirinya "mengembalikan kekuasaan kepada rakyat", dengan membubarkan parlemen. Langkah ini membuka jalan bagi digelarnya pemilu lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya.
Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, seperti dilansir Reuters, Jumat (12/12/2025), mengatakan bahwa langkah tersebut diambil menyusul perselisihan dengan kelompok terbesar dalam parlemen Thailand, yakni kubu oposisi yang dipimpin Partai Rakyat.
"Ini terjadi karena kita tidak dapat melanjutkan proses di parlemen," kata Siripong saat berbicara kepada Reuters.
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn telah mengesahkan dekrit yang mengatur pembubaran parlemen tersebut, sebagaimana diumumkan dalam Royal Gazette pada Jumat (12/12) waktu setempat. Dekrit itu diajukan oleh PM Anutin kepada sang Raja Thailand.
Pengesahan itu membuka jalan bagi digelarnya pemilu dini, yang menurut Konstitusi Thailand harus digelar dalam waktu 45 hari hingga 60 hari ke depan.
Kekacauan politik ini bertepatan dengan hari keempat konflik perbatasan sengit kembali berkecamuk antara Thailand dan Kamboja. Sedikitnya 20 orang tewas di kedua negara, dengan nyaris 200 orang lainnya mengalami luka-luka.
PM Anutin mengatakan kepada wartawan pada Rabu (10/12) bahwa pembubaran parlemen tidak akan berdampak pada operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan, di mana bentrokan telah terjadi di belasan lokasi, dengan beberapa di antaranya melibatkan baku tembak artileri secara besar-besaran.
(nvc/ita)