Apa Rencana PM Anutin Usai Menangkan Pemilu Thailand?

Partai berkuasa Thailand, Bhumjaithai, berada di jalur untuk mempertahankan kekuasaan setelah meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pada Ahad (08/02) lalu.

Dengan hampir seluruh tempat pemungutan suara melaporkan hasil hingga Senin (09/02) pagi, hasil sementara Komisi Pemilihan Umum menunjukkan partai konservatif pro-kemapanan itu memenangkan 193 kursi dari total 500 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Perolehan tersebut jauh melampaui pesaing terdekatnya, Partai Rakyat berhaluan reformis yang didukung pemilih muda, yang diproyeksikan meraih 116 kursi.

Pheu Thai, partai milik klan Shinawatra yang pernah mendominasi politik Thailand, diperkirakan finis di posisi ketiga dengan 76 kursi.

Hari-hari, bahkan berminggu-minggu, negosiasi antara Bhumjaithai dan calon mitra koalisi diperkirakan akan menyusul. Tujuannya membentuk pemerintahan dengan mayoritas kursi, sebelum Komisi Pemilihan Umum mengesahkan hasil resmi dan Raja Thailand melantik perdana menteri serta kabinet.

Bhumjaithai terdongkrak sentimen nasionalisme

Analis politik Punchada Sirivunnabood menilai performa Bhumjaithai yang melampaui ekspektasi tak lepas dari kemampuannya memanfaatkan gelombang nasionalisme yang dipicu sengketa perbatasan Thailand dengan Kamboja.

Persaingan klaim teritorial kedua negara Asia Tenggara itu, yang telah berlangsung puluhan tahun, memanas menjadi bentrokan bersenjata tahun lalu, memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi dan menewaskan puluhan tentara di kedua pihak.

Hanya tiga bulan setelah berkuasa, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, pemimpin Bhumjaithai, memicu pemilu dengan membubarkan parlemen pada Desember lalu, saat dukungan publik terhadap pendekatan kerasnya dalam sengketa tersebut tengah mencapai puncak.

"Bhumjaithai menggunakan itu untuk mendongkrak dukungan selama kampanye," kata Punchada, profesor sekaligus dekan ilmu sosial di Universitas Mahidol.

Ia menyebut banyak pemilih kemungkinan terkesan dengan figur-figur yang dipilih partai untuk memimpin kementerian kunci, termasuk perdagangan dan keuangan, setelah mengambil alih kekuasaan pada September.

Langkah itu membantu Bhumjaithai merespons keinginan pemilih akan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sejak pembatasan pandemi berakhir, pertumbuhan Thailand tertahan di kisaran 2%, tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga yang melaju lebih kencang.

Menepis ekspektasi

Penunjukan figur-figur di kementerian strategis memang membantu membingkai ulang Bhumjaithai sebagai partai teknokrat, kata Duncan McCargo, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

Namun, menurut dia, keberhasilan partai itu lebih banyak ditopang pengulangan strategi yang dulu dipakai mantan perdana menteri sekaligus patron Pheu Thai, Thaksin Shinawatra, untuk menyapu kemenangan pada awal 2000-an.

Kala itu, ujar McCargo, Thaksin meyakinkan politisi di berbagai daerah—sering kali dari klan keluarga besar atau baan yai yang memiliki jaringan patronase kuat—untuk berpindah partai.

"Itulah yang mereka lakukan kali ini," kata McCargo tentang Bhumjaithai. "Mereka merekrut banyak kandidat yang punya peluang menang—mantan anggota parlemen atau pejabat lokal berpengaruh—lalu mendukung mereka secara sangat strategis dengan pendanaan besar agar peluang kemenangannya maksimal."

Sejumlah legislator dari partai lain, termasuk Pheu Thai, memang membelot ke Bhumjaithai menjelang pemilu.

Kemunduran Partai Rakyat

Jika Bhumjaithai melampaui ekspektasi, Partai Rakyat justru tampil di bawah perkiraan.

Survei opini menjelang pemilu menempatkan Partai Rakyat bersaing ketat bahkan unggul atas Bhumjaithai.

Namun, selain tertinggal cukup jauh, 116 kursi yang diproyeksikan mereka raih masih jauh dari 151 kursi yang dimenangkan pada 2023 saat masih bernama Move Forward.

McCargo menilai pada 2023 partai itu mampu menawarkan kontras tajam antara agenda pelonggaran peran militer dalam politik dan kepemimpinan Perdana Menteri saat itu, Prayuth Chan-ocha—jenderal yang memimpin kudeta militer 2014.

"Namun kali ini tak ada lagi perbedaan setegas itu yang bisa dimainkan Partai Rakyat," ujarnya. "Pesan-pesannya menjadi jauh lebih kabur. Apa yang sebenarnya mereka lawan tidak lagi begitu jelas, karena perbedaan kuasi-ideologis yang tegas pada pemilu sebelumnya kini terasa jauh lebih redup."

Punchada menambahkan sebagian pendukung Partai Rakyat juga kecewa atas keputusan partai mendukung pencalonan Anutin sebagai perdana menteri di parlemen pada September lalu, setelah runtuhnya pemerintahan sebelumnya. Kekecewaan itu diperparah penangkapan dua kandidat mereka—satu atas dugaan pencucian uang dan satu lagi atas dugaan keterlibatan dalam perjudian daring ilegal.

Siapa bergabung dalam koalisi Bhumjaithai?

Dengan pemilu usai, Bhumjaithai kini berfokus membangun koalisi yang cukup besar untuk menguasai sedikitnya 250 kursi—angka yang dibutuhkan guna memenangkan pemungutan suara di DPR dan mengembalikan Anutin ke kursi perdana menteri.

Dalam konferensi pers pada Ahad malam, Anutin menolak menyebut calon mitra koalisi.

Namun para analis menilai kandidat terkuat adalah Klatham, partai konservatif serupa yang jika digabungkan kursinya akan cukup untuk mengamankan posisi Anutin.

Perbedaan ideologis diperkirakan membuat Bhumjaithai dan Partai Rakyat sulit bersatu, sehingga kubu reformis berpotensi berada di oposisi. Hubungan politik Bhumjaithai dengan Pheu Thai juga sarat sejarah pahit. Namun, jika keduanya mampu berdamai, kata Punchada, kehadiran Pheu Thai dalam koalisi akan membuat pemerintahan berikutnya jauh lebih stabil dibandingkan periode belakangan ini.

Thailand telah memiliki tiga pemerintahan dalam tiga tahun terakhir.

Akankah konstitusi berubah?

Dalam pemungutan suara yang sama, pemilih juga ditanya apakah pemerintah perlu mulai menyusun amendemen terhadap konstitusi 2017 yang disahkan rezim militer Prayuth. Hasil awal menunjukkan dukungan sekitar dua banding satu.

Pihak yang mendorong amendemen, termasuk Partai Rakyat, menilai konstitusi memberi terlalu banyak kewenangan kepada lembaga yang disebut independen seperti Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kehendak rakyat.

Para pengkritik lembaga-lembaga tersebut menuduh mereka memainkan peran penting selama dua dekade terakhir dalam menggagalkan sejumlah partai dan pemerintahan yang dianggap mengancam cengkeraman kelompok konservatif, pro-militer, dan monarki atas kekuasaan.

Namun dengan pemerintahan konservatif di bawah pimpinan Bhumjaithai yang akan mengawal proses tersebut, upaya perubahan konstitusi diperkirakan akan mandek, kata Siripan Nogsuan Sawasdee, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn.

"Saya pikir Bhumjaithai tidak berniat mengamendemen konstitusi, sehingga mereka akan menunda prosesnya semaksimal mungkin," ujarnya.

Setiap draf amendemen masih harus disetujui dalam dua referendum tambahan, dan kemungkinan juga oleh sedikitnya sepertiga anggota majelis tinggi atau Senat.

Secara resmi, senator tidak berafiliasi dengan partai politik. Namun Bhumjaithai pernah dituduh merekayasa pemilihan Senat tahun lalu agar kandidat yang mereka dukung menang—tuduhan yang dibantah partai tersebut.

Menurut Siripan, kondisi itu membuat kecil kemungkinan amendemen yang menantang kemapanan pendukung Bhumjaithai akan lolos hingga tahap akhir.

"Saya tidak punya banyak harapan untuk amendemen konstitusi saat ini," katanya.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Yuniman Farid

Simak juga Video 'Thailand Jadi Tailan? Bukan Typo Tapi Ini Ejaan Nama Negara yang Baru':