Netanyahu Ingatkan Hamas soal Perlucutan Senjata dan Demiliterisasi

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengingatkan seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar Hamas melucuti senjatanya setelah kesepakatan gencatan senjata. Netanyahu mengatakan syarat Hamas melepaskan senjata ini termasuk dalam poin rencana perdamaian di Gaza.

"Syarat-syarat dalam rencana perdamaian 20 poinnya sangat jelas. Bukan hanya kita harus mengeluarkan para sandera, tanpa memakai militer kita, tetapi kita selanjutnya akan melakukan demiliterisasi dan perlucutan senjata," kata Netanyahu kepada CBS News dilansir Aljazeera, Kamis (15/10/2025).

"Pertama, Hamas harus menyerahkan senjatanya, dan kedua, Anda harus memastikan tidak ada pabrik senjata di dalam Gaza, tidak ada penyelundupan senjata ke Gaza. Itulah demiliterisasi," imbuhnya.

Pemimpin Israel itu mengaku berharap perlucutan senjata terjadi secara damai. Dia mengatakan jika hal itu tidak dilakukan Hamas, maka akan terjadi kekacauan.

"Jika tidak, saya rasa saya mendengar presiden berbicara malam ini, dan dia berkata, 'dengarkan, mereka sebaiknya melakukannya', atau..., katanya, 'kekacauan akan terjadi'," katanya.

Sebelum Netanyahu memberikan peringatan, Hamas menyatakan pihaknya tidak akan memegang kendali dan pemerintahan di wilayah Gaza. Mereka juga bicara mengenai pelucutan senjata.

Menurut sumber Hamas yang dikutip AFP, tidak ada perpecahan di antara para anggota senior Hamas, termasuk dalam hal perlucutan senjata, yang sejak lama digambarkan oleh kelompok tersebut sebagai red line.

"Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza," ucap sumber Hamas tersebut.

Seorang pejabat Hamas lainnya, yang juga enggan disebut namanya, sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa pelucutan senjata Hamas merupakan hal yang mustahil. Klausul pertama dalam rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Trump menyerukan agar Jalur Gaza menjadi "zona bebas teror yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya".