Otoritas Spanyol menarik pulang Duta Besarnya dari Tel Aviv pada Senin (8/9) setelah terlibat cekcok terbaru dengan pemerintah Israel, yang menuduh Madrid melakukan antisemitisme dan melarang dua Menteri Spanyol masuk ke negara Yahudi tersebut.
Tuduhan antisemitisme itu dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar setelah otoritas Spanyol mengumumkan langkah-langkah baru terhadap kapal dan pesawat tujuan Israel terkait perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza.
Menlu Spanyol Jose Manuel Albares, seperti dilansir Anadolu Agency dan Al Arabiya, Selasa (9/9/2025), memanggil pulang Duta Besar Spanyol di Tel Aviv untuk konsultasi lebih lanjut setelah tuduhan dilontarkan Saar dan menyusul larangan masuk untuk dua menteri negara tersebut.
Pemanggilan Duta Besar Spanyol itu, menurut sumber-sumber yang dikutip harian lokal El Pais, dilakukan dalam rangka "menghadapi tuduhan fitnah dan tindakan yang tidak dapat diterima terhadap dua anggota pemerintahan".
Cekcok terbaru antara Spanyol dan Israel ini terjadi setelah Perdana Menteri (PM) Pedro Sanchez, pada Senin (8/9), mengumumkan sembilan langkah yang bertujuan untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai "genosida di Gaza". Langkah-langkah itu mencakup embargo senjata permanen, larangan impor dari wilayah pendudukan, dan larangan memasuki Spanyol bagi individu-individu yang terlibat dalam perang Gaza.
Reaksi keras diberikan Tel Aviv dengan Menlu Saar mengecam Madrid dan secara terang-terangan menuding pemerintahan Sanchez menganut "antisemitisme". Dia juga menyebut Sanchez berupaya "mengalihkan perhatian dari skandal korupsi serius melalui kampanye anti-Israel dan antisemitisme yang berkelanjutan".
Tidak hanya itu, Saar juga mengumumkan bahwa Wakil PM Spanyol Yolanda Diaz dan Menteri Pemuda Sira Rego, keduanya anggota Partai Sosialis yang berkoalisi dengan pemerintahan Sanchez, akan dilarang memasuki wilayah Israel.
"Hari ini kami menetapkan garis merah di sini, menunjukkan bahwa kami tidak akan mempercayai mereka lagi," tegas Saar dalam konferensi pers di Budapest dengan didampingi Menlu Hungaria Peter Szijjarto.
(nvc/zap)