Seorang anggota parlemen Selandia Baru, Chloe Swarbrick, diperintahkan meninggalkan ruangan parlemen saat perdebatan sengit membahas respons pemerintah terhadap Palestina sedang berlangsung. Swarbrick diusir karena komentar yang dilontarkannya saat perdebatan itu memanas.
Perdebatan mendesak digelar oleh parlemen setelah pemerintah Selandia Baru mengatakan, pada Senin (11/8), bahwa negara itu sedang mempertimbangkan posisinya mengenai apakah akan mengakui negara Palestina.
Pernyataan semacam itu disampaikan Wellington setelah sekutu dekatnya, Australia, mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.
Langkah Canberra itu menyusul Prancis, Inggris, dan Kanada yang juga akan mengakui negara Palestina dalam forum yang sama bulan depan.
Swarbrick yang merupakan salah satu pemimpin Partai Hijau, seperti dilansir Reuters, Selasa (12/8/2025), mengatakan Selandia Baru "lamban" dan "keluar jalur". Dia juga menyebut kurangnya keputusan tegas dari pemerintah, sangat memuakkan.
Swarbick kemudian menyerukan beberapa anggota pemerintah untuk mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur soal "penjatuhan sanksi kepada Israel atas kejahatan perangnya". RUU itu diajukan oleh Partai Hijau pada Maret lalu dan didukung oleh semua partai oposisi di Selandia Baru.
"Jika kita mendapatkan enam dari 68 anggota parlemen dari kubu pemerintah yang memiliki keberanian, kita dapat berdiri di sisi sejarah yang benar," kata Swarbrick dalam komentarnya.
Komentar itu membuat Swarbrick ditegur, dengan ketua parlemen Selandia Baru, Gerry Brownlee, menyebutnya "sama sekali tidak dapat diterima". Brownlee meminta Swarbrick untuk menarik kembali komentarnya tersebut dan meminta maaf.
Tonton juga video "Pandangan PM Selandia Baru Terhadap Arah Kepemimpinan Prabowo" di sini:
(nvc/ita)