.webp)
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengambil langkah baru di tengah agresi militer di Gaza. Netanyahu berencana mengambil alih kendali seluruh wilayah Gaza yang kemudian disetujui kabinet keamanan Israel. Namun, rencana Israel langsung menuai kecaman dunia.
Usulan Netanyahu itu dalam rangka menghabisi Hamas di Jalur Gaza. Pasukan Israel disebut akan bersiap dengan rencana tersebut.
"(Pasukan Israel) akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran," demikian pernyataan kantor Netanyahu, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabinet keamanan--dengan suara mayoritas--mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.
"Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pemulangan para sandera," tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Bakal Serahkan Gaza ke Pasukan Arab
Namun Netanyahu justru menolak untuk memerintah Jalur Gaza setelah menyatakan niat secara terang-terangan untuk sepenuhnya mengambil alih daerah kantong Palestina yang dikuasai Hamas tersebut. Netanyahu mengatakan pihaknya akan menyerahkan Jalur Gaza kepada "Pasukan Arab".
Hal tersebut disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika, Fox News, seperti dilansir Reuters, Jumat (8/8).
Dalam wawancara yang dilakukan sebelum sang PM Israel menggelar rapat kecil dengan kabinet keamanannya pada Kamis (7/8) waktu setempat, Netanyahu ditanya oleh jurnalis Fox News, Bill Hemmer, soal apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah Jalur Gaza.
"Kami bermaksud demikian (mengambil alih Gaza), untuk memastikan keamanan kami, menyingkirkan Hamas, memungkinkan penduduk Gaza terbebas, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipil yang bukan Hamas, dan bukan siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel," jawab Netanyahu.
Ketika ditanya lebih lanjut tentang apakah Israel berarti juga akan mengambil alih kendali atas seluruh penduduk Gaza, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan memerintah wilayah tersebut.
"Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," tegas sang PM Israel dalam wawancara tersebut.
"Kami ingin menyerahkannya kepada Pasukan Arab yang akan memerintah dengan benar, tanpa mengancam kami, dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza. Hal itu tidak mungkin dilakukan dengan Hamas," kata Netanyahu.
Tidak diketahui secara jelas soal "Pasukan Arab" yang dimaksud oleh Netanyahu. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal hal tersebut.
Hamas Kutuk Kejahatan Perang
Hamas mengutuk rencana Netanyahu mengenai pengambilalihan penuh atas Gaza. Hamas menyatakan rencana itu sebagai kejahatan perang baru.
"Persetujuan kabinet Zionis atas rencana pendudukan Kota Gaza dan evakuasi penduduknya merupakan kejahatan perang baru yang ingin dilakukan tentara pendudukan terhadap kota tersebut," ujar Hamas dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).
Hamas memperingatkan operasi tersebut akan memakan biaya mahal. Hamas menyebut Israel tidak akan mudah menguasai Gaza.
"Kami memperingatkan pendudukan kriminal bahwa petualangan kriminal ini akan memakan biaya besar dan tidak akan mudah," imbuhnya.
Hamas juga mewanti-wanti bila Israel merebut Gaza, maka mereka telah mengorbankan para sandera. Seperti diketahui, saat ini para sandera masih ditahan di wilayah Palestina.
"Keputusan untuk menduduki Gaza menegaskan bahwa penjahat (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan pemerintahan Nazi-nya tidak peduli dengan nasib tawanan mereka," kata Hamas.
"Mereka memahami bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka," tambahnya.
RI Tolak Keras
Pemerintah Republik Indonesia (RI) turut merespons rencana Israel. RI menolak keras rencana tersebut.
"Terkait rencana Israel untuk menguasai Gaza, Indonesia menolak keras rencana tersebut," kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir kepada wartawan, Jumat (8/8).
Arrmanatha menilai rencana Israel akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Menurutnya, langkah itu tidak berlawanan dengan upaya penyelesaian perang di Gaza.
"Langkah ini akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza dan tidak sejalan dengan semangat komunitas internasional untuk menyelesaikan perang Gaza dan memulai kembali upaya penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui solusi dua negara," ujarnya.
Inggris Anggap Keliru
PM Inggris Keir Starmer mengomentari rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza. Dia menyebut hal itu "keliru" dan meminta Israel untuk segera mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
"Tindakan ini tidak akan mengakhiri konflik ini atau membantu mengamankan pembebasan para sandera," katanya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8). Pemimpin Inggris tersebut memperingatkan bahwa hal itu "hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah".
Dalam pernyataannya pada hari Jumat (8/8), Starmer mengatakan bahwa "keputusan Israel untuk meningkatkan serangannya di Gaza adalah salah, dan kami mendesaknya untuk segera mempertimbangkan kembali".
"Setiap hari krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dan para sandera yang ditawan Hamas, ditahan dalam kondisi yang mengerikan dan tidak manusiawi," ujarnya.
"Yang kita butuhkan adalah gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan solusi yang dinegosiasikan," imbuh Starmer.
China Beri Peringatan
Pemerintah China menyatakan "kekhawatiran serius" atas rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza. China pun mendesak Israel untuk "segera menghentikan tindakan berbahayanya".
"Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina," ujar seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China.
"Cara yang tepat untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan mengamankan pembebasan sandera adalah gencatan senjata segera," imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/8).
"Resolusi penuh untuk konflik Gaza bergantung pada gencatan senjata; hanya dengan demikian jalan menuju de-eskalasi dapat dibuka dan keamanan regional terjamin," kata juru bicara tersebut.
Disebutkan bahwa Beijing "bersedia bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membantu mengakhiri pertempuran di Gaza sesegera mungkin".
Turki Serukan Dunia Cegah
Pemerintah Turki mendesak masyarakat internasional untuk mencegah rencana Israel mengambil alih Kota Gaza, yang merupakan kota terbesar di Jalur Gaza.
Kementerian Luar Negeri Turki, seperti dilansir AFP, Jumat (8/8), menyebut rencana Israel itu merupakan "pukulan berat" bagi perdamaian dan keamanan di kawasan.
"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab guna mencegah pelaksanaan keputusan ini, yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya.
