Para pemimpin Israel mengecam keras pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Prancis akan secara resmi mengakui Negara Palestina.
Dilansir dari kantor berita AFP, Jumat (25/7/2025), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keputusan itu "memberikan imbalan kepada teror" dan menimbulkan ancaman eksistensial, menyediakan "landasan peluncuran untuk memusnahkan" Israel.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar juga mengecam keras, mengklaim bahwa "negara Palestina akan menjadi negara Hamas", merujuk pada kelompok militan Palestina yang menyerang Israel pada tahun 2023, yang memicu perang di Gaza.
Wakil Perdana Menteri Israel Yariv Levin, yang juga Menteri Kehakiman, menyebut keputusan itu "bantuan langsung untuk terorisme" dan "catatan hitam dalam sejarah Prancis".
Menteri Pertahanan Israel Katz bahkan bersumpah bahwa Israel "tidak akan mengizinkan pembentukan entitas Palestina yang akan membahayakan keamanan kami".
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang berapi-api mengatakan pengumuman Prancis "memberi Israel satu alasan lagi" untuk mencaplok Tepi Barat yang telah didudukinya sejak 1967.
Sebelumnya pada hari Rabu, parlemen Israel, Knesset, mendukung keputusan yang mendesak pemerintah untuk memaksakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, yang berarti mencaplok wilayah tersebut. Ini telah menjadi tuntutan lama dari kelompok sayap kanan Israel.
Tokoh-tokoh oposisi Israel juga mengkritik keputusan Macron dengan nada keras.
"Mengakui negara Palestina adalah hadiah bagi terorisme dan dorongan bagi Hamas -- sebuah organisasi yang melakukan pembantaian paling mengerikan terhadap orang Yahudi sejak Holocaust," kata anggota parlemen oposisi Israel, Avigdor Lieberman, pemimpin partai nasionalis Yisrael Beitenu, dalam unggahan di media sosial X.
(ita/ita)