Israel Tegaskan Akui Palestina Kesalahan Besar, Ancam Tindakan Sepihak

Israel Tegaskan Akui Palestina Kesalahan Besar, Ancam Tindakan Sepihak

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 08 Sep 2025 11:39 WIB
Israeli Foreign Minister Gideon Saar speaks during a stakeout before attending a Security Council meeting at UN headquarters in New York City, U.S., August 5, 2025. (Reuters)
Menlu Israel Gideon Saar (dok. Reuters)
Tel Aviv -

Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menyebut desakan internasional baru-baru ini untuk mengakui negara Palestina merupakan "kesalahan besar". Saar memperingatkan bahwa pengakuan semacam itu dapat memicu tindakan sepihak dari Israel.

Beberapa negara, termasuk Prancis dan Inggris, telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang dijadwalkan bulan ini.

Hubungan antara Tel Aviv dan Paris semakin memburuk sejak Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana negaranya untuk mengakui negara Palestina dan menjadi tuan rumah bersama Arab Saudi untuk konferensi membahas solusi dua negara di PBB pada Juli lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, bulan lalu, mengatakan Inggris akan mengikuti jejak Prancis dengan mengakui negara Palestina jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza.

ADVERTISEMENT

Kritikan untuk Prancis dan negara-negara lainnya yang berencana mengakui negara Palestina, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (8/9/2025), disampaikan oleh Saar dalam konferensi pers gabungan, pada Minggu (7/9), dengan Menlu Denmark Lars Lokee Rasmussen yang berkunjung ke Israel.

"Negara-negara seperti Prancis dan Inggris yang mendorong apa yang mereka sebut pengakuan, telah melakukan kesalahan besar," kata Saar dalam pernyataannya.

Melanjutkan rencana tersebut, menurut Saar, akan "mempersulit tercapainya perdamaian".

"Hal itu akan mengganggu stabilitas kawasan. Hal itu juga akan mendorong Israel untuk mengambil keputusan sepihak," sebutnya.

Saar tidak menyebutkan lebih lanjut soal "keputusan sepihak" yang mungkin diambil Israel. Namun pernyataannya muncul setelah pemerintah Tel Aviv memberikan persetujuan untuk proyek permukiman baru, termasuk proyek E1 yang kontroversial, di Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam.

Proyek E1 yang merupakan proyek besar-besaran ini berlokasi di Yerusalem bagian timur, dan jika direalisasikan, akan membagi wilayah Tepi Barat menjadi dua.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyebut proyek E1 akan "mengubur gagasan negara Palestina". Smotrich yang tinggal di permukiman Yahudi di Tepi Barat, juga menyerukan agar Israel mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat untuk "menghilangkan gagasan membagi tanah kami yang kecil dan mendirikan negara teroris di pusatnya dari agenda untuk selamanya".

Komunitas internasional telah memperingatkan bahwa proyek E1 akan mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan. Pada dasarnya, semua permukiman Israel di wilayah Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Simak juga Video: Menlu AS Sindir Negara Lain yang Mengakui Palestina: Itu Semua Palsu

Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads