Parlemen Hungaria meloloskan undang-undang (UU) yang melarang digelarnya parade Pride oleh komunitas LGBT. Hal ini memicu protes dari kubu oposisi yang menyalakan suar di dalam ruang sidang parlemen. Sekelompok demonstran juga melakukan aksi protes di pusat ibu kota Hungaria, Budapest.
Diloloskannya UU tersebut, seperti dilansir DW dan Reuters, Rabu (19/3/2025), merupakan bagian dari perubahan yang dipercepat oleh Partai Fidesz yang berkuasa dan menaungi Perdana Menteri (PM) Hungaria, Viktor Orban.
Fidesz, yang memegang kursi mayoritas parlemen Hungaria, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) itu pada Senin (17/3) waktu setempat. RUU itu melarang acara-acara terkait LGBT, termasuk parade tahunan Budapest Pride, dengan alasan parade semacam itu dapat membahayakan anak-anak.
Budapest Pride merupakan parade terkenal yang menarik partisipasi ribuan orang setiap tahunnya di ibu kota Hungaria tersebut.
RUU itu diloloskan oleh parlemen Hungaria, setelah mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen dalam proses yang dipercepat pada Selasa (18/3). Sebanyak 136 suara anggota parlemen mendukung, melawan 27 suara yang menolak.
Diloloskan UU itu disebut sejalan dengan pandangan pemerintahan Orban bahwa parade tahunan LGBT dapat dianggap sebagai acara yang membahayakan anak-anak, dan bahwa hal ini lebih penting daripada hak untuk berkumpul.
Berdasarkan UU yang telah diloloskan itu, siapa saja yang menghadiri acara yang dilarang akan dikenakan denda hingga 200.000 forint Hungaria, setara Rp 9 juta. Uang denda itu akan diteruskan oleh negara untuk "perlindungan anak".
Dalam menegakkan UU itu, otoritas berwenang Hungaria dapat menggunakan alat pengenalan wajah (face recognition) untuk mengidentifikasi individu-individu yang menghadiri acara yang dilarang.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
(nvc/ita)