.webp)
Kantor politik kelompok Hamas dikabarkan telah pindah dari Qatar ke Turki. Laporan itu langsung dibantah oleh otoritas Turki, yang menegaskan bahwa para pejabat Hamas hanya sesekali datang mengunjungi negara tersebut.
Namun laporan itu telah memicu peringatan dari Amerika Serikat (AS) bahwa Turki tidak seharusnya menjamu kepemimpinan Hamas, yang oleh Washington ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Laporan soal pemindahan kantor politik Hamas itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (19/11/2024), mencuat setelah otoritas Qatar pekan lalu mengungkapkan pihaknya telah memberitahu Hamas dan Israel soal penangguhan upaya mediasi gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza, hingga kedua pihak menunjukkan kemauan dan keseriusan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Otoritas Qatar juga membantah laporan media yang menyebut pihaknya telah meminta Hamas untuk segera meninggalkan negara tersebut. Hamas yang menguasai Jalur Gaza, diketahui selama ini memiliki kantor biro politik di Doha, ibu kota Qatar.
Turki, yang merupakan salah satu anggota aliansi militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), selama ini mengkritik keras Israel atas rentetan serangannya di wilayah Jalur Gaza dan Lebanon. Otoritas Ankara juga tidak menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.
Seorang sumber diplomatik Turki, pada Senin (18/11) waktu setempat, membantah laporan yang menyebut Hamas telah memindahkan kantor politiknya ke negara tersebut. Ditegaskan oleh sumber diplomatik itu bahwa beberapa pejabat politik Hamas terkadang mengunjungi Turki.
"Para anggota biro politik Hamas mengunjungi Turki dari waktu ke waktu. Klaim yang menyebut Biro Politik Hamas telah pindah ke Turki tidak mencerminkan kebenaran," tegas sumber diplomatik Turki tersebut.
Bantahan juga disampaikan Hamas terhadap laporan tersebut, yang menyebutnya sebagai "rumor yang coba dipublikasikan oleh pendudukan (Israel) dari waktu ke waktu".
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
AS Peringatkan Turki Tak Menjamu Pemimpin Hamas
Meskipun Turki memberikan bantahan, otoritas AS melontarkan peringatan kepada Ankara untuk tidak menerima para pemimpin Hamas di wilayahnya. Washington menegaskan pihaknya meyakini bahwa pemimpin organisasi teroris seperti Hamas tidak seharusnya hidup nyaman.
Saat ditanya soal laporan pemindahan kantor politik Hamas ke Turki, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller tidak mengonfirmasi laporan yang muncul, namun juga mengatakan dirinya tidak dalam posisi untuk membantahnya.
Miller mengatakan bahwa AS akan memperjelas kepada pemerintah Turki bahwa tidak seharusnya ada hubungan seperti biasa dengan Hamas. Dia menambahkan bahwa beberapa pemimpin Hamas telah didakwa oleh jaksa AS dan Washington meyakini mereka seharusnya diserahkan kepada otoritas berwenang AS.
"Kami tidak meyakini bahwa para pemimpin organisasi teroris yang kejam harus tinggal dengan nyama di mana pun, dan itu tentu saja termasuk di ... kota besar salah satu sekutu dan mitra utama kami," ucap Miller merujuk pada Turki, ketika berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pada Senin (18/11).
Baca juga: Qatar Tunda Mediasi Gencatan Senjata di Gaza |
