.webp)
Lagi-lagi, Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) penyelamatan Jalur Gaza Palestina. Dunia mengecam sikap AS yang tidak pro-Palestina itu.
Sebelum sidang dimulai, ancaman dari AS sudah disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. Resolusi ini sendiri berisi resolusi gencatan senjata baru di Gaza, usulan dari Aljazair. Jalur Gaza masih diserang oleh pasukan Israel.
Dia menganggap resolusi yang diajukan malah tak akan mencapai tujuan perdamaian dan pembebasan para sandera. Gencatan senjata hanya akan memperpanjang pertempuran. Dia menyebut AS tidak akan mendukung resolusi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Resolusi yang diajukan di Dewan Keamanan, sebaliknya, tidak akan mencapai tujuan tersebut, dan bahkan mungkin bertentangan dengan tujuan tersebut... Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak mendukung tindakan terhadap rancangan resolusi ini. Jika rancangan undang-undang tersebut menghasilkan pemungutan suara, maka rancangan undang-undang tersebut tidak akan diadopsi," ujar Thomas-Greenfield dilansir CNN, Minggu (18/2).
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata "gencatan senjata" dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.
Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah "gencatan senjata" yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2) waktu setempat, "menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga"
Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu "akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini". Poin penting dari resolusi usulan AS adalah soal 'pembebasan sandera'.
Selanjutnya, AS menolak resolusi:
AS menolak resolusi
Dilansir Reuters, Selasa (20/2), sidang Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai perang Israel-Palestina (sering pula disebut perang Israel-Hamas). Pemungutan suara dilakukan demi mencari dukungan untuk hak hidup warga Palestina.
Benar saja terjadi, AS kembali memveto rancangan resolusi DK PBB itu. Veto tersebut menghalangi permintaan gencatan senjata kemanusiaan segera dan malah mendorong badan beranggotakan 15 negara tersebut untuk menyerukan gencatan senjata sementara terkait dengan pembebasan sandera oleh Hamas.
Tiga belas anggota dewan memberikan suara mendukung rancangan undang-undang yang disusun Aljazair, sementara Inggris abstain. Ini merupakan veto ketiga Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi sejak dimulainya konflik pada 7 Oktober. AS juga menggunakan hak vetonya untuk memblokir amandemen rancangan resolusi pada bulan Desember.
"Pemungutan suara yang mendukung rancangan resolusi ini merupakan dukungan terhadap hak hidup warga Palestina. Sebaliknya, pemungutan suara yang menentang rancangan resolusi ini menyiratkan dukungan terhadap kekerasan brutal dan hukuman kolektif yang menimpa mereka," kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Rabu (21/2/2024).
 Palestinians inspect the site of an Israeli strike on a mosque, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in Rafah in the southern Gaza Strip, January 24, 2024. REUTERS/Fadi Shana Foto: REUTERS/Fadi Shana |
"Menuntut gencatan senjata segera dan tanpa syarat tanpa kesepakatan yang mengharuskan Hamas melepaskan sandera tidak akan menghasilkan perdamaian yang bertahan lama. Sebaliknya, hal itu bisa memperpanjang pertempuran antara Hamas dan Israel," kata Thomas-Greenfield kepada dewan menjelang pemungutan suara.
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan 'kata gencatan senjata' yang disebutkan "seolah-olah itu adalah sebuah solusi ajaib, sebuah solusi ajaib untuk semua masalah di kawasan ini."
"Gencatan senjata mencapai satu hal dan hanya satu hal - kelangsungan hidup Hamas," kata Erdan kepada dewan.
"Gencatan senjata adalah hukuman mati bagi lebih banyak warga Israel dan Gaza," kata Erdan.
Selanjutnya, kecaman dunia:
Kecaman dunia
Dunia mengecam sikap AS yang menolak resolusi DK PBB soal gencatan senjata perang Israel-Palestina di Jalur Gaza. China kecewa berat dengan AS.
Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Tanggapan Beijing itu disampaikan oleh perwakilan permanen China untuk PBB, Zhang Jun, dalam pernyataannya yang dikutip kantor berita Xinhua.
"China menyampaikan kekecewaan dan ketidakpuasan yang besar terhadap veto AS," ucap Zhang dalam pernyataannya mewakili pemerintah Beijing.
"Veto AS mengirimkan pesan yang salah, mendorong situasi di Gaza menjadi lebih berbahaya," sebutnya.
Zhang menambahkan bahwa penolakan terhadap gencatan senjata di Jalur Gaza "tidak ada bedanya dengan memberikan lampu hijau terhadap berlanjutnya pembantaian".
Arab Saudi menyesalkan veto yang digunakan AS di sidang itu. Sikap Washington diniilai Saudi berstandar ganda.
"Saat ini ada kebutuhan yang lebih besar untuk mereformasi Dewan Keamanan (PBB) agar melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan kredibilitas dan tanpa standar ganda," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.
"Kerajaan memperingatkan soal memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan sekitarnya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.
 Palestinian patients arrive in Rafah after they were evacuated from Nasser hospital in Khan Younis due to the Israeli ground operation, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in the southern Gaza Strip, February 15, 2024. REUTERS/Mohammed Salem Foto: REUTERS/Mohammed Salem |
Saudi juga memperingatkan terhadap peningkatan operasi militer yang dinilai akan semakin mengancam perdamaian dan keamanan.
"Eskalasi ini tidak mendukung upaya apa pun yang menyerukan dialog dan solusi damai terhadap persoalan Palestina sesuai dengan resolusi internasional yang relevan," tegas Riyadh dalam pernyataannya.
