.webp)
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan rancangan alternatif resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel terhadap Rafah.
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata "gencatan senjata" dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.
Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah "gencatan senjata" yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2) waktu setempat, "menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga".
Israel telah mengungkapkan rencananya untuk menyerbu Rafah, yang menjadi tempat perlindungan bagi lebih dari satu juta warga Palestina yang menghindari gempuran militer Tel Aviv. Rencana itu menuai kekhawatiran internasional karena dianggap akan memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.
Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu "akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini".
Tidak diketahui secara jelas kapan atau apakah draf resolusi usulan AS ini akan diajukan untuk divoting oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Sebuah resolusi memerlukan sedikitnya sembilan suara dukungan dan tanpa adanya veto -- dari AS, Prancis, Inggris, Rusia atau China -- untuk bisa diadopsi.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
AS mengajukan resolusi alternatif ini setelah Aljazair, pada Sabtu (17/2) lalu, meminta Dewan Keamanan PBB menggelar voting pada Selasa (20/2) untuk draf resolusi yang diajukannya, yang isinya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Hamas.
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dengan cepat memberi isyarat bahwa draf resolusi usulan Aljazair itu akan diveto oleh Washington.
Aljazair mengajukan draf resolusi usulannya itu sejak dua pekan lalu. Namun Thomas-Greenfield menyebut draf resolusi usulan Aljazair bisa membahayakan "negosiasi sensitif" mengenai sandera. AS bersama Mesir dan Qatar berupaya merundingkan penghentian perang dan pembebasan sandera yang ditahan Hamas.
Washington biasanya melindungi Israel, sekutunya, dari tindakan PBB dan telah dua kali menggunakan hak veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata yang diajukan sejak 7 Oktober tahun lalu.
Namun AS juga dua kali menyatakan abstain, yang memungkinkan Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan berkepanjangan dalam pertempuran.
Rancangan resolusi usulan AS, sebut Reuters, juga mengecam seruan beberapa menteri kontroversial Israel agar para pemukim Yahudi pindah ke Jalur Gaza dan menolak segala upaya perubahan demografis atau teritorial di Jalur Gaza yang akan melanggar hukum internasional.
Resolusi usulan Washington ini juga menolak "tindakan apa pun yang dilakukan pihak mana pun yang mengurangi wilayah Gaza, baik sementara maupun permanen, termasuk melalui pembentukan apa yang disebut sebagai buffer zone baik secara resmi atau tidak resmi, serta penghancuran infrastruktur sipil secara luas dan sistematis".
Laporan Reuters pada Desember lalu menyebut Israel telah mengatakan kepada beberapa negara Arab bahwa mereka ingin membuat buffer zone di dalam perbatasan Gaza untuk mencegah serangan-serangan, sebagai bagian dari proposal untuk wilayah tersebut usai perang berakhir.
