Lagi-lagi, Amerika Serikat (AS) memveto resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) penyelamatan Jalur Gaza Palestina. Dunia mengecam sikap AS yang tidak pro-Palestina itu.
Sebelum sidang dimulai, ancaman dari AS sudah disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. Resolusi ini sendiri berisi resolusi gencatan senjata baru di Gaza, usulan dari Aljazair. Jalur Gaza masih diserang oleh pasukan Israel.
Dia menganggap resolusi yang diajukan malah tak akan mencapai tujuan perdamaian dan pembebasan para sandera. Gencatan senjata hanya akan memperpanjang pertempuran. Dia menyebut AS tidak akan mendukung resolusi itu.
"Resolusi yang diajukan di Dewan Keamanan, sebaliknya, tidak akan mencapai tujuan tersebut, dan bahkan mungkin bertentangan dengan tujuan tersebut... Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak mendukung tindakan terhadap rancangan resolusi ini. Jika rancangan undang-undang tersebut menghasilkan pemungutan suara, maka rancangan undang-undang tersebut tidak akan diadopsi," ujar Thomas-Greenfield dilansir CNN, Minggu (18/2).
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (20/2/2024), Washington selama ini cenderung menghindari untuk menggunakan kata "gencatan senjata" dalam setiap tindakan PBB terkait perang antara Israel dan Hamas yang berkecamuk di Jalur Gaza.
Namun, draf resolusi alternatif yang diusulkan AS kali ini menggunakan istilah "gencatan senjata" yang telah diucapkan oleh Presiden Joe Biden sejak pekan lalu, saat membahas soal percakapan teleponnya dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Draf resolusi usulan AS, seperti dilihat Reuters pada Senin (19/2) waktu setempat, "menetapkan bahwa di bawah kondisi terkini, serangan darat besar-besaran ke Rafah akan mengakibatkan bahaya lebih lanjut terhadap warga sipil dan pengungsian mereka lebih lanjut, termasuk kemungkinan ke negara-negara tetangga"
Menurut draf resolusi usulan AS, langkah Israel itu "akan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan regional, dan oleh karena itu, menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini". Poin penting dari resolusi usulan AS adalah soal 'pembebasan sandera'.
Selanjutnya, AS menolak resolusi:
(dnu/dnu)