Parlemen Turki akhirnya meratifikasi undang-undang soal keanggotaan Swedia dalam aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), setelah penundaan selama 20 bulan. Langkah itu memusnahkan hambatan terbesar yang sebelumnya menghalangi Stockholm untuk bergabung dengan aliansi militer Barat tersebut.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (24/1/2024), voting yang digelar oleh majelis umum Turki, yang dikuasai oleh mayoritas aliansi pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, pada Selasa (23/1) waktu setempat menunjukkan 287 suara mendukung dan 55 suara menolak permohonan Swedia untuk bergabung NATO.
Stockholm pertama kali mengajukan permohonan itu tahun 2022 dengan tujuan meningkatkan keamanan negaranya setelah Rusia menginvasi Ukraina.
Dibutuhkan persetujuan semua negara anggota NATO bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan aliansi tersebut.
Ketika Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan untuk bergabung NATO tahun 2022 lalu, Turki menyampaikan keberatan atas apa yang disebutnya sebagai perlindungan untuk kelompok-kelompok yang dianggap teroris oleh Ankara.
Turki mendukung keanggotaan Finlandia pada April tahun lalu, namun bersama dengan Hungaria, Ankara membuat Swedia menunggu.
"Kami mendukung perluasan NATO untuk meningkatkan upaya pencegahan aliansi... Kami berharap sikap Finlandia dan Swedia dalam memerangi terorisme menjadi contoh bagi sekutu-sekutu kami yang lain," ucap ketua komisi urusan luar negeri pada parlemen Turki, Fuat Otkay, yang juga anggota Partai AK yang berkuasa.
Usai persetujuan diberikan parlemen Turki, langkah selanjutnya adalah Erdogan sebagai presiden negara tersebut harus menandatangani undang-undang yang telah diloloskan oleh parlemen itu. Diperkirakan Erdogan akan menandatanganinya dalam beberapa hari ke depan.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
(nvc/zap)