Amerika Serikat (AS) dan Australia kompak menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Pihak Rusia pun membalas dengan sesumbar bahwa sanksi itu tak akan berdampak ke negaranya.
Dilansir Reuters, Jumat (24/2/2023), Pemerintah Australia menyatakan akan mengirimkan tambahan drone ke Ukraina untuk membantu negara itu dalam perang melawan Rusia. Canberra juga mengumumkan sanksi-sanksi finansial terbaru untuk 90 individu dan 40 entitas Rusia.
Pengumuman itu disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menjelang peringatan setahun invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari tahun lalu. Para individu dan entitas yang menjadi target sanksi terbaru Australia itu mencakup para menteri Rusia yang mengawasi sektor energi, sumber daya dan industri.
Sanksi juga itu menargetkan para pemain penting dalam pertahanan yang termasuk produsen senjata Kalashnikov Concern, perusahaan penerbangan Tupolev dan pengembang kapal selam Admiralty Shipyards. Albanese menyatakan negaranya bakal terus mendukung Ukraina.
"Kami terus mendukung Ukraina," tegas Albanese dalam pernyataannya.
"(Sistem udara tanpa awak) Memberikan kemampuan intelijen, pengawasan dan pengintaian medan perang untuk Angkatan Bersenjata Ukraina," imbuhnya.
Albanese tidak menyebutkan secara spesifik berapa banyak dan model drone yang akan dikirimkan ke Ukraina. Dia juga tak menjelaskan apakah drone itu dilengkapi senjata atau tidak.
Australia yang merupakan salah satu negara non-NATO terbesar untuk Ukraina dalam satu tahun invasi Rusia ke negara tetangganya itu. Australia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan, amunisi, dan peralatan pertahanan. Canberra juga melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia.
Jika ditotal, Australia telah memberikan dukungan militer senilai AUD 500 juta untuk Ukraina. Negara itu juga mengerahkan tentaranya ke Inggris untuk membantu melatih tentara Ukraina serta menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 1.000 individu dan entitas Rusia.
Sanksi Tambahan AS untuk Rusia
AS juga menambah rentetan sanksi baru kepada Rusia untuk menandai setahun perang di Ukraina. Sanksi-sanksi terbaru itu dimaksudkan untuk merusak kemampuan Moskow dalam terus berperang.
Dilansir Reuters, Sabtu (25/2/2023), pemerintahan Presiden Joe Biden menyampaikan penjatuhan sanksi-sanksi terbaru saat negara-negara G7 dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu untuk membahas lebih banyak bantuan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
(haf/haf)