.webp)
Pemerintah Australia mengumumkan kesepakatan kompensasi dengan pembuat kapal selam Prancis, Naval Group. Kesepakatan ini mengakhiri perselisihan kontrak yang memperburuk hubungan antara Canberra dan Paris selama hampir satu tahun.
Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (11/6/2022), Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan perusahaan Prancis itu telah menyetujui "penyelesaian yang adil" sebesar 555 juta euro (US$ 584 juta) atau sekitar Rp 8,5 triliun sebagai kompensasi atas keputusan Australia yang mengakhiri kontrak kapal selam multi-miliar dolar yang berusia satu dekade.
Albanese juga mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke Prancis segera untuk "mengatur ulang" hubungan yang dilanda ketegangan "cukup jelas".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian pembaca detikcom, hari ini, Sabtu (11/6/2022):
- Ngeri! Mayat Membusuk di Jalanan-Wabah Kolera Landa Mariupol Ukraina
Rakyat Ukraina yang tengah dilanda perang melawan Rusia, kini dihadapkan pada wabah penyakit.
Di kota Mariupol yang hancur akibat gempuran terus-menerus oleh pasukan Rusia, kini mengalami kerusakan sistem sanitasi dan banyak mayat-mayat membusuk di jalanan.
"Ada wabah disentri dan kolera ... Perang yang memakan 20.000 penduduk ... sayangnya, dengan wabah infeksi ini, akan merenggut ribuan nyawa warga Mariupol lagi," kata Wali Kota Mariupol kepada televisi nasional seperti diberitakan kantor berita Reuters, Sabtu (11/6/2022).
Dia meminta PBB dan Komite Internasional Palang Merah untuk bekerja membangun koridor kemanusiaan untuk memungkinkan penduduk yang tersisa meninggalkan kota, yang sekarang berada di bawah kendali Rusia.
- Kata PM Malaysia Soal Hukuman Mati: Tetap Ada Tapi Tak Lagi Wajib
Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob menegaskan bahwa hukuman mati di Malaysia tetap ada, tetapi tidak lagi wajib untuk beberapa kasus. Dia mengatakan bahwa hakim akan diberikan keleluasaan ketika menghukum terdakwa.
Dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (11/6/2022), hal ini disampaikan pemimpin negeri jiran itu setelah Menteri di Departemen Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan dalam sebuah pernyataan sebelumnya, bahwa pemerintah Malaysia telah setuju untuk menghapus hukuman mati wajib.
Menteri hukum de facto itu mengatakan bahwa hukuman mati akan diganti dengan jenis hukuman lain atas kebijaksanaan pengadilan.
- Serangan Rudal Israel Bikin Rusak Bandara Suriah, Rusia Marah!
Bandara di ibu kota Suriah, Damaskus mengalami kerusakan akibat serangan udara Israel. Kementerian Transportasi Suriah menyatakan, renovasi kini dimulai di bandara yang ditutup untuk hari kedua pada Sabtu (11/6).
Simak juga 'PM Israel Temui Sheikh Mohamed bin Zayed, Bahas Apa?':
Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (11/6/2022), kementerian mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan, bahwa landasan pacu tidak berfungsi karena mengalami kerusakan serius setelah serangan rudal Israel.
Sejak perang saudara pecah di Suriah pada tahun 2011, Israel telah melakukan ratusan serangan udara terhadap tetangganya itu, menargetkan pasukan pemerintah serta pasukan sekutu yang didukung Iran dan para milisi dari kelompok Syiah Lebanon, Hizbullah. Namun jarang sekali serangan-serangan tersebut menyebabkan gangguan penerbangan besar.
- 2 Orang Tewas di India Saat Protes Komentar Soal Nabi Muhammad
Polisi India menembak mati dua demonstran saat aksi protes yang dipicu oleh pernyataan pejabat partai yang berkuasa tentang Nabi Muhammad SAW.
"Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa dan peluru mengenai beberapa dari mereka, mengakibatkan kematian dua orang," kata seorang petugas polisi di kota Ranchi kepada AFP, Sabtu (11/6/2022). Dia meminta tidak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara kepada media.
Aksi demo itu terjadi pada Jumat (10/6) pagi waktu setempat. Kantor berita India, ANI melaporkan, penembakan dilakukan kedua belah pihak (demonstran dan polisi) saat aksi demo berubah rusuh.
- Australia Bayar Rp 8,5 T ke Prancis Gegara Batal Beli Kapal Selam
Pemerintah Australia mengumumkan kesepakatan kompensasi dengan pembuat kapal selam Prancis, Naval Group. Kesepakatan ini mengakhiri perselisihan kontrak yang memperburuk hubungan antara Canberra dan Paris selama hampir satu tahun.
Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (11/6/2022), Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan perusahaan Prancis itu telah menyetujui "penyelesaian yang adil" sebesar 555 juta euro (US$ 584 juta) atau sekitar Rp 8,5 triliun sebagai kompensasi atas keputusan Australia yang mengakhiri kontrak kapal selam multi-miliar dolar yang berusia satu dekade.
Albanese juga mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke Prancis segera untuk "mengatur ulang" hubungan yang dilanda ketegangan "cukup jelas".
Pemerintah Prancis menyambut baik penyelesaian tersebut.
