ADVERTISEMENT

Australia Bayar Rp 8,5 T ke Prancis Gegara Batal Beli Kapal Selam

Rita Uli Hutapea - detikNews
Sabtu, 11 Jun 2022 16:42 WIB
Presiden Macron turut meninjau dan ikut langsung dalam peluncuran rudal nuklir dari kapal selam.
ilustrasi kapal selam Prancis (Foto: Reuters/Fred Tanneau)
Jakarta -

Pemerintah Australia mengumumkan kesepakatan kompensasi dengan pembuat kapal selam Prancis, Naval Group. Kesepakatan ini mengakhiri perselisihan kontrak yang memperburuk hubungan antara Canberra dan Paris selama hampir satu tahun.

Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (11/6/2022), Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan perusahaan Prancis itu telah menyetujui "penyelesaian yang adil" sebesar 555 juta euro (US$ 584 juta) atau sekitar Rp 8,5 triliun sebagai kompensasi atas keputusan Australia yang mengakhiri kontrak kapal selam multi-miliar dolar yang berusia satu dekade.

Albanese juga mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke Prancis segera untuk "mengatur ulang" hubungan yang dilanda ketegangan "cukup jelas".

Pemerintah Prancis menyambut baik penyelesaian tersebut. "Ini memungkinkan kami untuk membalik halaman dalam hubungan bilateral kami dengan Australia dan melihat ke masa depan," kata Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu.

Perselisihan dimulai pada September 2021, ketika Perdana Menteri Australia saat itu Scott Morrison tiba-tiba memutuskan kontak lama dengan perusahaan Prancis, Naval Group untuk membangun selusin kapal selam bertenaga diesel.

Morrison juga mengejutkan Paris dengan mengungkapkan pembicaraan rahasia untuk membeli kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat atau Inggris.

Keputusan itu memicu kemarahan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang secara terbuka menuduh Morrison berbohong dan menarik pulang duta besarnya dari Australia sebagai protes.

Hubungan terus menegang hingga akhirnya mereda pada Mei tahun ini, ketika Australia memilih pemimpin baru, Albanese.

Sejak menjabat, Albanese bergegas untuk memperbaiki hubungan yang tegang dengan Prancis, Selandia Baru, dan negara-negara Kepulauan Pasifik, yang keberatan dengan langkah pemerintah konservatif sebelumnya soal perubahan iklim.

Simak juga 'Jokowi Bertemu PM Baru Australia, Bahas Ekspor Hingga Perang Ukraina':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT