.webp)
Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap tiga anggota keluarga juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin terkait invasi ke Ukraina. Sanksi juga diberikan kepada seorang miliarder Rusia bernama Viktor Vekselberg dan belasan anggota parlemen Rusia.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (12/3/2022), mereka yang dikenai sanksi terbaru yang diumumkan Departemen Keuangan AS pada Jumat (11/3) waktu setempat mencakup 10 orang dari Bank VTB -- peminjam terbesar kedua di Rusia dan 12 anggota Duma atau majelis rendah pada parlemen Rusia.
"Departemen Keuangan terus meminta pertanggungjawaban para pejabat Rusia karena mengizinkan perang (Presiden Rusia Vladimir) Putin yang tidak bisa dibenarkan dan tak beralasan," tegas Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam pernyataannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, telah dikenai sanksi AS sejak 3 Maret lalu. Dalam pengumumannya, AS menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap istri Peskov dan dua anaknya yang sudah dewasa.
"Mereka menjalani gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan gaji pegawai negeri yang diterima Peskov," sebut Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya.
Kremlin belum memberikan komentar resmi terkait sanksi terbaru itu.
Empat anggota dewan Novikombank, termasuk Ketuanya Elena Georgieva, dan ABR Management dan empat anggota dewannya, termasuk Direktur Bank Rossiya Dmitri Lebedev dan Wakil Gubernur St Petersburg Vladimir Knyaginin juga dikenai sanksi.
Pada pertengahan Februari lalu, majelis rendah pada parlemen Rusia memvoting untuk meminta Putin mengakui dua wilayah separatis Ukraina sebagai negara merdeka. Ketua majelis rendah parlemen Rusia, Vyacheslav Volodin, dan 11 anggotanya ditambahkan ke dalam daftar sanksi pada Jumat (11/3) waktu setempat.
"Penetapan hari ini dimaksudkan memperhitungkan lebih lanjut para aktor-aktor yang secara langsung bertanggung jawab atas pengakuan Rusia yang tidak sah dan melanggar hukum ... dan memfasilitasi dalih palsu yang digunakan Putin untuk membenarkan ... perang tak beralasan terhadap Ukraina," imbuh Departemen Keuangan AS.
