Dewan Keamanan PBB Merapat Demi Rakyat Myanmar Selamat

Dewan Keamanan PBB Merapat Demi Rakyat Myanmar Selamat

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Nov 2021 08:00 WIB
YANGON, MYANMAR - FEBRUARY 17: Protesters chant solgans and wave flags during an anti-coup protest at Sule Square on February 17, 2021 in downtown Yangon, Myanmar. Armored vehicles continued to be seen on the streets of Myanmars capital, but protesters turned out despite the military presence. The military junta that staged a coup against the elected National League for Democracy (NLD) government moved to keep the countrys de-facto leader Aung San Suu Kyi under house arrest after she was charged with violations of import-export and Covid prevention laws. (Photo by Hkun Lat/Getty Images)
Ancaman Perang Saudara di Myanmar ( Foto: Getty Images/Hkun Lat)
Jakarta -

Situasi kemanusiaan di Myanmar semakin memburuk akibat berkembangnya konflik dan runtuhnya perekonomian, Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Martin Griffiths, memperingatkan situasi yang tengah terjadi di Myanmar.

Dilansir Reuters, Selasa (9/11/2021), Griffiths dalam pernyataannya menyebut situasi di Myanmar bagian barat laut menjadi 'sangat mengkhawatirkan'.

Hal ini diperparah dengan pertempuran meluas antara militer Myanmar dan milisi lokal seperti Pasukan Pertahanan Chin di negara bagian China dan Pasukan Pertahanan Rakyat di wilayah Magway dan Sagaing.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan kondisi saat ini, disebut lebih dari 3 juta orang membutuhkan bantuan penyelamat nyawa. Selain itu, lebih dari 160 rumah hingga gereja juga dilaporkan dibakar.

"Lebih dari 37.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak, baru saja mengungsi, dan lebih dari 160 rumah dibakar, termasuk gereja-gereja dan kantor organisasi kemanusiaan," tuturnya.

ADVERTISEMENT

Simak halaman selanjutnya

Dia menyebut serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk pekerja dan fasilitas kemanusiaan, dilarang di bawah undang-undang kemanusiaan internasional. "Harus berhenti segera," cetus Griffiths.

Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan tertutup untuk membahas situasi terkini Myanmar pada Senin (8/11) waktu setempat. Rapat itu bertepatan dengan peringatan setahun terpilihnya kembali pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang dilengserkan kudeta militer pada 1 Februari lalu.

"Pemilu itu dianggap bebas dan adik oleh pemantau domestik dan internasional," ucap juru bicara PBB, Stpehanie Dujarric.

"Perserikatan Bangsa-bangsa menegaskan kembali seruannya agar militer menghormati kehendak rakyat dan mengembalikan negara ke jalur transisi demokrasi," imbuhnya.

Diketahui, Inggris yang mengajukan melakukan pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah di Myanmar. Inggris mengaku sangat khawatir dengan peningkatan aksi militer yang terjadi di Myanmar.

"Kami sangat khawatir dengan peningkatan aksi militer di wilayah barat daya negara itu, dan kami khawatir bahwa ini mencerminkan aktivitas yang kami lihat empat tahun lalu, sebelum terjadi kekejaman yang dilakukan di Rakhine terhadap Rohingya," ucap Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB, James Kariuki.

Myanmar diketahui tengah menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ). Tuduhan ini terkait operasi militer sarat kekerasan terhadap Rohingya, yang memaksa lebih dari 730 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Militer Myanmar sendiri telah menyangkal tuduhan genosida tersebut. Militer Myanmar menegaskan tentaranya secara sah menargetkan militan-militan yang menyerang pos-pos polisi.

Halaman 2 dari 2
(dwia/eva)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads