Kondisi Myanmar Memburuk, Dewan Keamanan PBB Gelar Rapat Tertutup

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 09 Nov 2021 12:53 WIB
YANGON, MYANMAR - APRIL 03: Smoke rises from tires set alight by anti-coup protesters on April 03, 2021 in Yangon, Myanmar. Myanmars military Junta continued a brutal crackdown on a nationwide civil disobedience movement in which thousands of people have turned out in continued defiance of live ammunition. Local media and monitoring organizations estimate that over 500 people have been killed since the coup began. (Photo by Getty Images/Getty Images)
Ilustrasi -- Situasi di Myanmar yang dilanda kekacauan usai kudeta militer (dok. Getty Images/Getty Images)
Jenewa -

Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Martin Griffiths, memperingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Myanmar semakin memburuk dengan lebih dari 3 juta orang membutuhkan bantuan penyelamat nyawa akibat berkembangnya konflik dan runtuhnya perekonomian.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/11/2021), Griffiths dalam pernyataannya menyebut situasi di Myanmar bagian barat laut menjadi 'sangat mengkhawatirkan', dengan pertempuran meluas antara militer Myanmar dan milisi lokal seperti Pasukan Pertahanan Chin di negara bagian China dan Pasukan Pertahanan Rakyat di wilayah Magway dan Sagaing.

"Lebih dari 37.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak, baru saja mengungsi, dan lebih dari 160 rumah dibakar, termasuk gereja-gereja dan kantor organisasi kemanusiaan," tuturnya.

Dia menyebut serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk pekerja dan fasilitas kemanusiaan, dilarang di bawah undang-undang kemanusiaan internasional. "Harus berhenti segera," cetus Griffiths.

Pada Senin (8/11) waktu setempat, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan tertutup untuk membahas situasi terkini Myanmar. Rapat itu bertepatan dengan peringatan setahun terpilihnya kembali pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang dilengserkan kudeta militer pada 1 Februari lalu.

"Pemilu itu dianggap bebas dan adik oleh pemantau domestik dan internasional," ucap juru bicara PBB, Stpehanie Dujarric.

"Perserikatan Bangsa-bangsa menegaskan kembali seruannya agar militer menghormati kehendak rakyat dan mengembalikan negara ke jalur transisi demokrasi," imbuhnya.