Junta militer Myanmar bersikukuh dengan keputusannya untuk menolak akses utusan Asia Tenggara untuk menemui mantan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi. Junta terang-terangan menolak tekanan internasional untuk mematuhi rencana perdamaian regional yang disepakati pada April lalu.
Wakil Senior Jenderal Soe Win, orang nomor dua di junta militer yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari, mengatakan bahwa mengizinkan orang asing menemui seseorang yang didakwa melakukan kejahatan adalah bertentangan dengan hukum domestik.
"Saya percaya tidak ada negara yang akan mengizinkan siapa pun untuk melakukan di luar hukum yang ada seperti ini," katanya dalam pidato yang dipublikasikan di media pemerintah seperti diberitakan kantor berita Reuters dan Channel News Asia, Kamis (4/11/2021).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul KTT ASEAN secara virtual minggu lalu yang tidak dihadiri Myanmar, sebagai protes karena pemimpin junta Min Aung Hlaing tidak diundang ke KTT tersebut karena tidak menghormati kesepakatan damai. Junta Myanmar menyatakan bahwa hal itu merupakan pelanggaran kode konsensus ASEAN dan non-intervensi, dan junta pun menolak untuk mengirim perwakilan junior ke KTT ASEAN.
Soe Win menolak tuduhan ketidakpatuhan pada kesepakatan April lalu. Dia mengatakan tuntutan-tuntutan terhadap Myanmar yang dibuat pada KTT ASEAN pekan lalu "ditemukan mencurigakan melanggar citra solidaritas ASEAN".
Lihat juga video 'Sultan Brunei: ASEAN Tidak Akan Mengusir Myanmar':
Diketahui bahwa Myanmar telah dilumpuhkan oleh aksi protes, pemogokan dan kekerasan sejak kudeta militer. Junta terus berjuang untuk memerintah dan menghadapi perlawanan bersenjata dari milisi dan pemberontak etnis minoritas yang bersekutu dengan pemerintah bayangan yang disebutnya "teroris".
Lebih dari 1.200 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar, menurut kelompok pemantau lokal yang dikutip oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dituduh junta bias.
