.webp)
Krisis diplomatik antara negara-negara Teluk dengan Lebanon semakin memanas. Pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa berurusan dengan Lebanon 'tidak ada gunanya' karena dominasi Hizbullah yang didukung Iran.
Seperti dilansir AFP, Senin (1/11/2021), ketegangan terbaru -- yang dipicu komentar Menteri Informasi Lebanon, George Kordahi, soal konflik Yaman -- memberi pukulan bagi Lebanon yang tengah dilanda krisis.
Pemerintahan baru Lebanon yang rapuh diketahui tengah berjuang untuk mengamankan bantuan internasional, termasuk dari negara-negara Arab yang kaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada krisis di Lebanon dengan dominasi proxy Iran di lapangan," ujar Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, kepada televisi Saudi, Al-Arabiya, dalam wawancara pada Minggu (31/10) waktu setempat.
"Inilah yang membuat kami khawatir dan menjadikan berurusan dengan Lebanon tidak ada gunanya untuk Kerajaan, dan saya pikir, bagi negara-negara Teluk," imbuhnya.
Kordahi yang sebelumnya dicalonkan oleh Gerakan Marada yang bersekutu dengan Hizbullah, menyebut para pemberontak Houthi di Yaman 'mempertahankan diri mereka... terhadap agresi eksternal' dan mengecam intervensi militer pimpinan Saudi di Yaman 'sia-sia'.
Komentar itu disiarkan media pekan ini, tapi disampaikan Kordahi pada Agustus lalu, sebelum dia menjadi Menteri Informasi Lebanon.
Lihat juga video 'Jumlah Pejuang Hizbullah Diklaim Lebih Besar dari Pasukan Lebanon':
Pemerintah Saudi yang marah atas komentar itu telah mengusir Duta Besar (Dubes) Lebanon dan menarik pulang Dubes-nya dari Beirut.
Bahrain dan Kuwait yang merupakan sekutu dekat Saudi, mengikuti langkah tersebut. Demikian halnya dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang juga menarik pulang diplomatnya dari Lebanon sebagai wujud 'solidaritas' dengan Saudi. UEA juga mengimbau warganya 'sesegera mungkin' meninggalkan Lebanon.
Otoritas Saudi dalam tanggapannya juga menangguhkan seluruh impor dari Lebanon.
Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya menyebut langkah-langkah itu diambil tidak hanya karena pernyataan 'menghina' soal konflik Yaman, tapi juga karena pengaruh gerakan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.
Dalam pernyataan pada Minggu (31/10) waktu setempat, Pangeran Faisal menyebut bahwa yang menjadi persoalan di Lebanon adalah 'dominasi berkelanjutan dari Hizbullah terhadap sistem politik' dan ketidakmampuan pemerintah Lebanon untuk membawa negaranya 'keluar dari terowongan ini'.
Pangeran Faisal menegaskan bahwa masalahnya 'melampaui pernyataan atau posisi tertentu' dan peran Hizbullah memerlukan 'reformasi dan revisi komprehensif'.
Koalisi militer pimpinan Saudi, yang mencakup UEA dan Bahrain, melakukan intervensi terhadap konflik Yaman sejak tahun 2015 untuk mendukung pemerintahan Yaman yang didukung internasional dan setelah Houthi merebut ibu kota Sanaa. Konflik itu menewaskan puluhan ribu orang dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal.
