Sedikitnya tiga polisi ditembak mati di Pakistan dalam unjuk rasa yang digelar pendukung partai Islam setempat yang dilarang. Lebih dari 70 orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden yang sama.
Seperti dilansir AFP, Rabu (27/10/2021), dalam unjuk rasa itu, pendukung partai Tehreekk-e-Labbaik Pakistan (TLP) melepas tembakan hingga memicu korban jiwa. Mereka berunjuk rasa memprotes penahanan pemimpin TLP pada April lalu dan menuntut pengusiran Duta Besar Prancis.
TLP yang dilarang oleh pemerintah Pakistan itu disebut sebagai dalang di balik unjuk rasa anti-Prancis pada awal tahun ini, yang memicu Kedutaan Besar Prancis merilis peringatan bagi semua warga negaranya untuk segera meninggalkan Pakistan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka menembaki polisi dengan Kalashnikov... tiga polisi menjadi martir," tutur Menteri Dalam Negeri Pakistan, Sheikh Rasheed Ahmad, dalam konferensi pers.
Dia juga menambahkan bahwa delapan polisi lainnya luka-luka dan kini dalam kondisi kritis.
Kepala kepolisian setempat, Punjab Rao Sardar Ali Khan, dalam konferensi pers terpisah menyebut empat polisi tewas pada Rabu (27/10) waktu setempat.
Sedangkan pihak TLP menyebut empat anggotanya tewas dan menuduh polisi menembaki massa.
Kepolisian di provinsi Punjab membantah menggunakan peluru karet atau senjata api dan tidak akan memberikan komentar terkait klaim pengunjuk rasa yang tewas."Kami tidak menggunakan senjata seperti itu untuk melawan mereka," ucap juru bicara Kepolisian Punjab, Mazhar Hussain, kepada AFP.
Lihat juga Video: Warga Pakistan Minta Taliban Berantas ISIS di Afghanistan
Kepolisian setempat mengakui mereka menggunakan gas air mata dan pentungan untuk mengendalikan demonstran. Unjuk rasa terbaru ini dimulai sejak Jumat (22/10) lalu di kota Lahore. Bentrokan kedua pihak menyebabkan dua polisi tewas pada hari pertama unjuk rasa, sementara TLP melaporkan lima anggotanya tewas pada Sabtu (23/10) waktu setempat.
Polisi telah menutup akses jalan utama dan persimpangan menuju ibu kota yang berjarak 300 kilometer dari lokasi protes saat ini.
Menteri Informasi Pakistan, Fawad Chaudry, menyatakan pada Rabu (27/10) waktu setempat bahwa Perdana Menteri (PM) Imran Khan dan dinas keamanan setempat sepakat memasukkan TLP dalam daftar kelompok militan. Awal pekan ini, pemerintah mengumumkan upaya pembicaraan dengan TLP, tetapi gelombang protes tetap berlanjut.
"Kami mencoba yang terbaik untuk keberhasilan pembicaraan tetapi pemerintah tidak serius dalam memenuhi komitmennya," tutur juru bicara TLP, Sajjad Saifi. "Pengusiran Duta Besar Prancis adalah tuntutan kami," imbuhnya.
Pemerintah Pakistan telah menegaskan tidak bersedia menutup kedutaan atau mengusir Duta Besar Prancis.
TLP telah melakukan kampanye anti-Prancis sejak Presiden Emmanuel Macron membela hak majalah satir untuk menerbitkan ulang kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad, yang memicu kemarahan umat Muslim sedunia.
(nvc/nvc)