Myanmar tengah dilanda krisis ekonomi berkelanjutan yang disebabkan oleh 'faktor-faktor luar' dan dua gelombang virus Corona (COVID-19). Namun, junta militer yang kini berkuasa di Myanmar menegaskan akan bertanggung jawab penuh, dan berupaya mengatasi krisis yang membuat rakyat menderita.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (6/10/2021), penegasan itu disampaikan setelah mata uang Kyat merosot ke level terendah pekan lalu. Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, menyatakan bahwa bank sentral Myanmar gagal memenuhi permintaan lokal untuk dolar Amerika.
Mata uang Myanmar telah kehilangan lebih dari 60 persen nilainya sejak awal September lalu, yang membuat harga makanan dan bahan bakar melonjak naik di tengah perekonomian yang merosot sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu.
"Pemerintah tengah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan situasi ini sebaik mungkin," tegas Zaw dalam konferensi pers pada Kamis (30/9) lalu.
"Karena ini terjadi di bawah pemerintahan ini, maka pemerintahan saat ini harus bertanggung jawab," imbuhnya.
Banyak toko emas dan tempat penukaran uang yang tutup di Myanmar akibat kekacauan usai kudeta. Sementara Kyat yang merosot menjadi pembahasan hangat di media sosial, dengan beberapa netizen memposting foto-foto warga saat panic-buying bahan bakar atau pom bensin yang tutup akibat kurang pasokan.
Naiknya harga barang dan bahan bakar memberikan tantangan besar bagi pemerintahan militer sebelumnya di Myanmar, dengan harga gas untuk memasak menjadi salah satu pemicu aksi Revolusi Saffron yang dipimpin biksu tahun 2007 lalu.
(nvc/ita)