Aksi sepihak Presiden Tunisia untuk mengubah konstitusi jadi sorotan. Presiden Kais Saied juga akan membentuk pemerintahan baru pasca beberapa bulan lalu menangguhkan parlemen.
Diketahui di bawah pemerintahan Presiden Saied, Perdana Menteri Hichem Mechichi juga dipecat pada 25 Juli lalu. Hal itu terjadi usai ribuan demonstran di seluruh Tunisia menentang pembatasan COVID-19 dan memprotes kebijakan yang diambil partai berkuasa dan Perdana Menteri tersebut.
Tak sampai di situ, parlemen Tunisia juga dibekukan selama 30 hari dan semua deputi ditangguhkan. Kala itu, Saied berdalih apa yang dilakukannya sah merujuk pada keadaan darurat yang tertuang dalam pasal 80 konstitusi Tunisia.
Sosok Saeid kembali menghebohkan usai pada Sabtu (11/9) kemarin di depan dua stasiun televisi, dirinya mengatakan akan 'sesegera mungkin' membentuk pemerintahan baru, setelah memilih 'orang-orang dengan integritas paling tinggi'. Meski begitu, Saied tak menjelaskan detail terkait kapan rencananya itu akan diwujudkan.
"Rakyat Tunisia menolak konstitusi," katanya, sambil menambahkan bahwa aturan tersebut tidak abadi.
"Kami bisa memperkenalkan amandemen," imbuhnya seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Minggu (12/9/2021).
Isyarat soal aksi Saeid sudah disampaikan salah satu penasihatnya pada Kamis (9/9) lalu kepada kantor berita Reuters.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
(izt/dhn)