Pemerintah junta militer Myanmar geram dan menolak resolusi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyerukan rekonsiliasi dengan kelompok etnis minoritas Rohingya yang dipersekusi. Myanmar juga mengecam tuduhan yang disebutnya 'sepihak' terkait perlakukan terhadap Rohingya.
Seperti dilansir AFP, Kamis (15/7/2021), negara ini berada dalam kekacauan sejak pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dilengserkan oleh kudeta militer pada Februari lalu, yang memicu unjuk rasa pro-demokrasi besar-besaran dan penindakan tegas oleh militer yang memicu banyak korban jiwa.
Pada Senin (12/7) waktu setempat, Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan: "Dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif dan damai, yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar, termasuk warga Muslim Rohingya."
Kementerian Luar Negeri pemerintahan junta militer Myanmar dalam tanggapannya menyebut resolusi itu 'didasarkan pada informasi palsu dan merupakan tuduhan-tuduhan sepihak'.
"Istilah 'Rohingya' yang diciptakan dengan agenda politik lebih luas juga tidak diakui dan ditolak oleh pemerintah," tegas pernyataan Kementerian Luar Negeri pada pemerintahan junta militer Myanmar tersebut.
Ditambahkan juga bahwa kelompok Rohingya 'tidak pernah diakui sebagai etnis berkebangsaan Myanmar'.
Di Myanmar, Rohingya telah sejak lama dipandang sebagai penyusup dari Bangladesh dan disangkal hak kewarganegaraan, serta hak dan akses untuk berbagai layanan.
