.webp)
Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in memerintahkan para pejabatnya untuk menjajaki permohonan ke pengadilan internasional terkait keputusan Jepang untuk membuang limbah radioaktif Fukushima ke lautan, usai diprotes banyak kelompok lingkungan dan para nelayan.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (14/4/2021), Jepang mengumumkan telah menyetujui rencana untuk membuang lebih dari 1 juta ton limbah radioaktif dari pembangkit nuklir (PLTN) Fukushima yang rusak akibat gempa bumi dan tsunami 2011 ke lautan. Pembuangan dilakukan karena tangki-tangki untuk menyimpan air limbah itu diperkirakan akan penuh pada pertengahan tahun 2022 mendatang.
Korea Selatan memprotes keras keputusan tersebut hingga memanggil Duta Besar Jepang di Seoul, Koichi Aiboshi, dan mengadakan pertemuan darurat antar-lembaga untuk menyusun tanggapan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada pertemuan terpisah pada Rabu (14/4), Moon menyerukan untuk mencari cara untuk merujuk langkah Jepang ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLS).
Moon juga menyatakan keprihatinan tentang keputusan tersebut kepada Aiboshi, yang tiba di Korea Selatan pada bulan Februari lalu untuk jabatan sebagai duta besar.
"Saya tidak bisa untuk tidak mengatakan bahwa ada banyak kekhawatiran di sini tentang keputusan ini, sebagai negara yang secara geologis paling dekat dan berbagi laut dengan Jepang," kata Moon, meminta Aiboshi untuk menyampaikan kekhawatiran tersebut ke Jepang.
Selain Korea Selatan, China juga menentang keras keputusan Jepang tersebut. Pemerintah China menyebut rencana Jepang ini akan membahayakan kesehatan masyarakat.
China juga mengeluhkan keputusan Jepang untuk membuang limbah radioaktif ke lautan 'tanpa mempedulikan keraguan dan perlawanan dari domestik maupun asing'.
"Pendekatan ini sangat tidak bertanggung jawab dan akan secara serius membahayakan kesehatan dan keamanan publik internasional dan kepentingan vital rakyat dari negara-negara tetangga," demikian bunyi protes dari Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya.
Simak video 'Jepang Rencana Buang Air Radioaktif Fukushima ke Samudra':
Ditegaskan China bahwa lautan merupakan 'milik bersama umat manusia' dan aktivitas pembuangan limbah radioaktif 'tidak menjadi isu domestik Jepang'.
"China akan terus memantau secara saksama perkembangan situasi ini bersama dengan komunitas internasional dan berhak untuk memberikan tanggapan lebih lanjut," imbuh pernyataan Kementerian Luar Negeri China tersebut.
Sebelumnya, pemerintah Jepang bersikeras bahwa pelepasan air limbah radioaktif ini aman karena air dari PLTN Fukushima itu telah disaring dan diolah untuk menghilangkan seluruh elemen radioaktifnya dan diencerkan. Misi ini akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade ke depan.
"Pemerintah Jepang telah menyusun kebijakan dasar untuk melepaskan air yang telah diproses ke lautan, setelah memastikan level keamanan air tersebut... sambil pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah dampaknya," tutur Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihide Suga, kepada wartawan setempat.
Langkah Jepang ini telah mendapat dukungan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang menyebutnya mirip dengan pembuangan air limbah dari pembangkit nuklir lainnya di dunia.
Limbah ini termasuk air yang digunakan untuk mendinginkan pembangkit listrik, juga air hujan dan air tanah di kompleks pembangkit itu.
