.webp)
Pemerintah Jepang telah menyetujui rencana untuk membuang lebih dari 1 juta ton limbah radioaktif dari pembangkit nuklir (PLTN) Fukushima yang rusak ke lautan. Otoritas China memprotes keputusan Jepang yang merupakan negara tetangganya ini dengan menyebutnya 'sangat tidak bertanggung jawab'.
Seperti dilansir AFP, Selasa (13/4/2021), pemerintah Jepang bersikeras bahwa pelepasan air limbah radioaktif ini aman karena air dari PLTN Fukushima itu telah disaring dan diolah untuk menghilangkan seluruh elemen radioaktifnya dan diencerkan. Misi ini akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade ke depan.
"Pemerintah Jepang telah menyusun kebijakan dasar untuk melepaskan air yang telah diproses ke lautan, setelah memastikan level keamanan air tersebut... sambil pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah dampak reputasinya," tutur Perdana Menteri (PM) Jepang, Yoshihide Suga, kepada wartawan setempat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah Jepang ini telah mendapat dukungan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang menyebutnya mirip dengan pembuangan air limbah dari pembangkit nuklir lainnya di dunia.
Sekitar 1,25 juta ton air limbah radioaktif yang telah diolah, selama ini disimpan di dalam 1.000 tangki besar di Fukushima Daiichi -- lokasi melelehnya reaktor nuklir akibat gempa dan tsunami dahsyat nyaris satu dekade lalu. Pembuangan dilakukan karena tangki-tangki untuk menyimpan air limbah itu diperkirakan akan penuh pada pertengahan tahun 2022 mendatang.
Limbah ini termasuk air yang digunakan untuk mendinginkan pembangkit listrik, juga air hujan dan air tanah di kompleks pembangkit itu.
Prosesnya belum akan dimulai selama dua tahun ke depan, namun protes bermunculan dari negara-negara tetangga Jepang, termasuk China, dan dari para nelayan setempat.
Dalam responsnya, otoritas China menyebut rencana Jepang ini akan membahayakan kesehatan masyarakat. China juga mengeluhkan keputusan Jepang untuk membuang limbah radioaktif ke lautan 'tanpa mempedulikan keraguan dan perlawanan dari domestik maupun asing'.
"Pendekatan ini sangat tidak bertanggung jawab dan akan secara serius membahayakan kesehatan dan keamanan publik internasional dan kepentingan vital rakyat dari negara-negara tetangga," demikian bunyi protes dari Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya.
Ditegaskan China bahwa lautan merupakan 'milik bersama umat manusia' dan aktivitas pembuangan limbah radioaktif 'tidak menjadi isu domestik Jepang'.
"China akan terus memantau secara saksama perkembangan situasi ini bersama dengan komunitas internasional dan berhak untuk memberikan tanggapan lebih lanjut," imbuh pernyataan Kementerian Luar Negeri China tersebut.
