.webp)
"Penggunaan penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa oleh junta militer secara luas tampaknya dirancang untuk menimbulkan ketakutan di hati para pengunjuk rasa anti-kudeta," kata direktur HRW Asia Brad Adams.
"Pemerintah yang prihatin harus menuntut pembebasan semua orang yang hilang dan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap para pemimpin junta agar bisa meminta pertanggungjawaban," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, pada Kamis (1/4), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat "menyatakan keprihatinan yang mendalam pada situasi yang memburuk dengan cepat", dan mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai.
Meski begitu, sejauh ini baik sanksi maupun seruan untuk menahan diri tidak menunjukkan tanda-tanda menyebabkan kekerasan mereda.
Menurut laporan media lokal, pada Jumat (2/4) ada lebih banyak protes di seluruh negeri.
Di Yangon, orang-orang meninggalkan bunga di halte bus dan tempat umum lainnya untuk mengenang mereka yang tewas dalam tindakan keras tersebut.
Junta militer juga telah membatasi komunikasi untuk menghentikan penyebaran berita dengan memerintahkan penghentian total layanan internet nirkabel pada Kamis kemarin.
(izt/knv)
