Mengerikan! 500 Orang Tewas Akibat Kekerasan Junta Myanmar Sejak Kudeta

YANGON, MYANMAR - MARCH 21: (EDITORS NOTE: Image contains graphic content) Mourners prepare to carry the body of Aung Kaung Htet, 15, who was killed when military junta forces opened fire on anti-coup protesters, in a coffin during his funeral on March 21, 2021 in Yangon, Myanmar. Myanmars military Junta charged deposed de-facto leader Aung San Suu Kyi with accepting bribes and taking illegal payments in gold, as it also continued a brutal crackdown on a nationwide civil disobedience movement in which thousands of people have turned out in continued defiance of tear gas, rubber bullets and live ammunition. Over 180 people have been killed so far according to the U.N. (Photo by Stringer/Getty Images) — Angka kematian akibat kebrutalan junta Myanmar mencapai lebih dari 500 (Foto: Getty Images)

Naypyitaw -

Sejak junta militer Myanmar melakukan tindakan kekerasan brutal terhadap demonstran antikudeta, tercatat lebih dari 500 orang tewas. Dunia internasional terus mengecam kekejaman junta dan bahkan hingga menjatuhkan sanksi.

Seperti dilansir AFP, Selasa (30/3/2021) Amerika Serikat memutuskan untuk menangguhkan pakta perdagangan dengan Myanmar, sementara itu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan persatuan global untuk menekan junta setelah lebih dari 100 pengunjuk rasa tewas dalam kekerasan berdarah pada akhir pekan kemarin.

Diketahui unjuk rasa harian yang digelar di seluruh Myanmar kerap disambut dengan gas air mata, peluru karet dan bahkan peluru tajam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan telah mengkonfirmasi total 510 kematian warga sipil, tetapi memperingatkan bahwa jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi.

Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan "transisi demokrasi yang serius".

"Benar-benar tidak dapat diterima melihat kekerasan terhadap orang-orang pada tingkat yang begitu tinggi, begitu banyak orang terbunuh," kata Guterres dalam konferensi pers.

"Kita membutuhkan lebih banyak persatuan (dan) lebih banyak komitmen dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan guna memastikan bahwa situasinya bisa berbalik," imbuhnya.

Lebih lanjut, pada Senin (29/3) lalu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan Kerangka Perjanjian Perdagangan dan Investasi 2013, yang mengatur cara untuk meningkatkan bisnis, akan tetap ditangguhkan sampai demokrasi dipulihkan.

"Amerika Serikat mengutuk keras kekerasan brutal yang dilakukan pasukan keamanan Burma (Myanmar) terhadap warga sipil," kata Perwakilan Dagang AS, Katherine Tai.

Pernyataan tersebut secara efektif menghapus Myanmar dari Sistem Preferensi Umum, di mana AS memberikan akses bebas biaya atas sejumlah impor dari negara berkembang jika mereka memenuhi standar utama.

Sejak kudeta, Sabtu (27/3) menjadi hari paling berdarah di Myanmar. Penindasan oleh militer di seluruh negeri menyebabkan setidaknya 107 orang tewas, termasuk tujuh anak-anak.

Sementara itu di hari yang sama, junta merayakan Hari Angkatan Bersenjata tahunan dengan parade besar pasukan dan baju besi di ibu kota Naypyitaw.

Rencananya anggota Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada Rabu (31/3) untuk membahas situasi di Myanmar, usai Inggris menyerukan sidang darurat.

Prancis mengutuk kekerasan itu sebagai hal yang "membabi buta dan mematikan". China juga menyuarakan keprihatinan dengan pengendalian diri dari semua sisi. Kremlin mengatakan pihaknya "sangat prihatin" dengan meningkatnya korban sipil, meskipun mengakui pihaknya membangun hubungan dengan otoritas militer.

AS, Inggris, dan Uni Eropa semuanya telah menjatuhkan sanksi sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras, tetapi sejauh ini tekanan diplomatik belum berhasil membuat para jenderal meredakan kekerasan di negara Asia Tenggara itu.

Halaman 1 2

Selanjutnya