.webp)
Lebih lanjut, resolusi Dewan HAM PBB menyerukan akses "langsung, penuh, tak terbatas dan tak terpantau" bagi pengamat independen, pakar, diplomat, jurnalis, dan kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet, dan mendesak Myanmar untuk mendirikan kantor hak HAM PBB di negara itu.
Salah satu ahli yang harus diberikan akses ke Myanmar adalah ahli PBB tentang situasi hak asasi di Myanmar, Thomas Andrews. Pada awal Maret, Andrews mengatakan kepada Dewan HAM bahwa Myanmar saat ini sedang "dikendalikan oleh rezim yang membunuh dan ilegal".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memperingatkan bahwa junta militer kemungkinan besar melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penculikan, penganiayaan, penyiksaan."
Resolusi Dewan HAM PBB itu juga membahas keprihatinan jangka panjang atas perlakuan terhadap beberapa etnis dan agama minoritas, seperti etnis Rohingya, di mana lebih dari 740.000 di antaranya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari tindakan keras militer pada tahun 2017, yang menurut para penyelidik PBB dieksekusi dengan "niat genosida".
Undang-undang yang diberlakukan junta militer Myanmar puluhan tahun lalu membuat warga Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan. Dewan HAM PBB menuntut agar kewarganegaraan penuh mereka dipulihkan segera.
(izt/ita)
