Namun, selain tiga perusahaan batu permata yang dijatuhi sanksi AS pada Februari lalu dan langkah Departemen Perdagangan AS mem-blacklist ekspor para konglomerat Myanmar, sanksi-sanksi AS belum menargetkan kepentingan bisnis militer Myanmar.
Militer Myanmar diketahui mengendalikan sebagian besar perekonomian melalui perusahaan induk dan anak perusahaannya, dengan sektor yang bervariasi mulai dari bir dan rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan dan real estate.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para aktivis menyerukan sanksi untuk menggerogoti pendapatan militer, dan ingin pemerintah AS melangkah lebih jauh dan menargetkan proyek minyak dan gas yang menjadi sumber pendapatan utama bagi Myanmar.
(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini